BERIKABARNEWS l JAKARTA – Evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia dinilai berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain memengaruhi aliran modal asing, dinamika tersebut juga dapat menekan nilai tukar rupiah dan ketahanan neraca pembayaran.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengusulkan enam langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah dan otoritas keuangan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Usulan ini muncul di tengah konsultasi MSCI terkait kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat Juni 2027, sementara perkembangan indeks pada November 2026 menjadi perhatian pelaku pasar.
Menurut Fakhrul, risiko yang harus diantisipasi bukan hanya keluarnya investasi asing dari pasar saham, tetapi juga dampaknya terhadap neraca pembayaran dan stabilitas rupiah.
“Indonesia perlu merespons perkembangan MSCI dengan strategi yang lebih luas. Apabila terjadi pengurangan alokasi investasi asing pada pasar saham, kita perlu menyiapkan sumber aliran modal pengganti melalui pasar obligasi dan instrumen pembiayaan internasional lainnya,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Ekonomi Indonesia Ditarget Tumbuh 6 Persen, Ini Strategi RAPBN 2027
Ia menekankan pentingnya koordinasi Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas pasar modal agar tekanan di sektor keuangan tidak meluas menjadi persoalan makroekonomi.
Fakhrul menyampaikan enam langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperkuat ketahanan keuangan nasional.
Pertama, menjaga daya tarik Surat Berharga Negara (SBN) melalui penyesuaian imbal hasil atau yield agar tetap kompetitif di pasar internasional. Namun, kebijakan tersebut perlu diperhitungkan agar tidak membebani anggaran negara.
Kedua, memperkuat aliran modal ke pasar obligasi (bond inflow) untuk mengantisipasi kemungkinan keluarnya dana dari pasar saham. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperluas basis investor SBN, meningkatkan komunikasi dengan investor global, serta mengoptimalkan strategi penerbitan surat utang.
Ketiga, mengembangkan intermediasi keuangan internasional melalui fasilitas foreign exchange swap (FX swap) yang kompetitif. Selain itu, diperlukan kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Singapura untuk mengelola kebutuhan valuta asing serta biaya lindung nilai (hedging).
Keempat, memperbesar peran investor institusional domestik, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi. Penguatan investor jangka panjang dalam negeri dinilai dapat membuat pasar modal lebih tahan menghadapi gejolak global.
Baca Juga : Ekonomi Indonesia Makin Tangguh, Inflasi Terkendali dan Manufaktur Ekspansif
Kelima, mendiversifikasi sumber pembiayaan eksternal melalui penerbitan obligasi internasional, pemanfaatan Panda Bond berdenominasi renminbi, serta penguatan transaksi mata uang lokal. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada kelompok investor maupun mata uang tertentu.
Keenam, memperjelas pembagian peran kebijakan fiskal dan moneter. BI diharapkan berfokus menjaga stabilitas moneter dan likuiditas, sedangkan Kementerian Keuangan menjaga kredibilitas fiskal serta daya tarik SBN. Dengan demikian, beban penyesuaian tidak hanya bertumpu pada intervensi valuta asing oleh BI.
Di luar langkah jangka pendek tersebut, Fakhrul menilai evaluasi MSCI perlu menjadi momentum untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.
Reformasi juga perlu diikuti pendalaman instrumen keuangan serta penguatan kemampuan ekonomi nasional menghasilkan devisa guna mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal.
“Kita tidak sedang berusaha menyelamatkan sebuah indeks. Kita sedang memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi modal internasional, apa pun keputusan MSCI,” pungkas Fakhrul.**
Sumber :
InfoPublik.id
