BERIKABARNEWS l PHNOM PENH – Harapan terciptanya perdamaian permanen di perbatasan Thailand–Kamboja kembali diuji. Pemerintah Kamboja secara terbuka menuding militer Thailand masih menduduki sejumlah wilayah sipil yang berada di dalam garis batas negaranya, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah disepakati pada akhir 2025 lalu.
Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menyebut keberadaan pasukan Thailand di wilayah tersebut berpotensi merusak stabilitas keamanan yang baru saja pulih. Ia mengungkapkan bahwa militer Thailand diduga memasang kawat berduri serta kontainer pengiriman di beberapa titik strategis sepanjang perbatasan.
“Situasi memang relatif tenang, tetapi risiko konflik tetap ada jika kesepakatan gencatan senjata tidak dijalankan sepenuhnya,” ujar Prak Sokhonn dalam wawancara dengan Reuters, Selasa (13/1/2026).
Pendudukan wilayah itu berdampak langsung pada kondisi kemanusiaan. Pemerintah Kamboja mencatat sekitar 4.000 keluarga hingga kini belum dapat kembali ke rumah mereka di kawasan perbatasan karena masih adanya pasukan Thailand.
Kamboja juga menyebut sedikitnya empat lokasi perbatasan masih berada di bawah kendali militer Thailand. Phnom Penh menegaskan pemulangan warga sipil menjadi prioritas utama dalam upaya penyelesaian konflik.
Menanggapi tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan keberatan dan menyebut klaim Kamboja sebagai pernyataan yang tidak berdasar. Dalam pernyataan resmi tertanggal 12 Januari, Bangkok menegaskan bahwa penempatan pasukan dilakukan sebagai bagian dari langkah de-eskalasi yang telah disepakati kedua negara.
“Keberadaan pasukan kami merupakan bentuk kepatuhan terhadap mekanisme keamanan bersama, bukan pendudukan wilayah,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah Thailand.
Baca Juga : Bom IED Hantam Polisi Pakistan, Enam Tewas di Khyber Pakhtunkhwa
Sengketa wilayah Thailand–Kamboja yang telah berlangsung lebih dari satu abad kembali memanas pada Desember 2025. Bentrokan selama hampir 20 hari melibatkan jet tempur, roket, dan artileri berat.
Konflik tersebut menelan 101 korban jiwa dan memaksa lebih dari 500 ribu warga di kedua negara mengungsi. Upaya meredakan ketegangan sempat dilakukan melalui tekanan internasional, termasuk seruan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.
Penyelesaian jangka panjang kini bertumpu pada Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC). Kamboja mendorong pertemuan segera untuk menegaskan batas wilayah secara jelas. Namun, Thailand menyatakan kepastian perundingan baru akan diberikan setelah pemilihan umum pada 8 Februari mendatang.
Upaya perdamaian juga mendapat dukungan dari China. Dua hari setelah gencatan senjata 27 Desember, diplomat tinggi China, Thailand, dan Kamboja menggelar pertemuan di Provinsi Yunnan untuk membangun kembali kepercayaan dan stabilitas kawasan. (ing)
Sumber :
Reuters
