BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan tenaga kesehatan. Jumlah dokter, baik umum maupun spesialis, masih jauh dari standar ideal, sementara distribusinya belum merata dan cenderung menumpuk di wilayah perkotaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan kondisi tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu (8/2/2026).
Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter umum. Namun saat ini, jumlah dokter yang tersedia baru mencapai 1.571 orang. Artinya, Kalbar masih kekurangan sekitar 4.108 dokter umum.
Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada dokter spesialis. Dari kebutuhan ideal sebanyak 1.590 orang sesuai standar Bappenas, Kalbar baru memiliki 541 dokter spesialis. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 1.049 dokter spesialis di berbagai rumah sakit daerah.
Selain keterbatasan jumlah, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah ketimpangan distribusi. Kota Pontianak justru mengalami surplus dokter spesialis, yakni 216 orang dari kebutuhan 193.
Sementara itu, sejumlah kabupaten masih kekurangan tenaga medis secara signifikan. Kabupaten Kayong Utara, misalnya, hanya memiliki empat dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Sekadau baru terisi tujuh dokter dari kebutuhan 63, sedangkan Kabupaten Kubu Raya memiliki 47 dokter spesialis dari kebutuhan ideal 183 orang.
Menurut Harisson, pemenuhan kebutuhan tenaga medis tidak akan tercapai tanpa terobosan besar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di daerah.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Terima LHP Tematik BPK 2025, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, di antaranya kerja sama Universitas Tanjungpura dengan Universitas Sebelas Maret untuk membuka pendidikan spesialis THT, serta penerapan pelatihan spesialis berbasis rumah sakit di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan program bedah. Selain itu, Pemprov Kalbar juga menyiapkan skema beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah, dengan kewajiban kembali mengabdi di kabupaten atau kota asal.
Di tengah kondisi fiskal nasional yang masih mengalami defisit pada 2026, Harisson juga berharap IDI Kalbar dapat berperan aktif membantu pemerintah, khususnya dalam pemetaan dan asesmen kebutuhan dokter di setiap wilayah. Langkah ini dinilai penting agar distribusi tenaga medis tidak lagi terpusat di kota besar.
“Harapannya, pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat bisa semakin merata hingga ke pelosok, sehingga derajat kesehatan masyarakat terus meningkat,” tutupnya.*
Sumber :
MC Kalbar
