BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 menegaskan komitmen mempercepat transformasi pembangunan dan memperkuat daya saing daerah. Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur, Jumat (20/2/2026), dipimpin langsung Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Forum ini menjadi momentum strategis karena bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Norsan–Krisantus periode 2025–2030. Tema yang diangkat menitikberatkan pada penguatan fondasi transformasi melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan difokuskan pada pembangunan berbasis kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah menjadi instrumen pengawal pembangunan Kalbar,” tegasnya.
Capaian makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Angka kemiskinan turun menjadi 5,97 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,63 persen, serta Rasio Gini membaik di angka 0,308.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 72,09 dan menempatkan Kalbar dalam empat besar pertumbuhan tertinggi nasional. Meski demikian, Gubernur menargetkan IPM pada 2027 menembus 73,11 bahkan lebih tinggi.
“Kita harus berani memasang target tinggi agar ada motivasi kuat untuk mencapainya,” ujarnya, seraya mendorong optimalisasi CSR perusahaan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sertifikasi tenaga kerja.
Selain itu, Program Desa Mandiri telah mencapai 51,07 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan dari pinggiran. Di sektor kesehatan, usia harapan hidup mencapai 74,28 tahun dan prevalensi stunting ditekan hingga 14 persen. Harapan lama sekolah kini berada di angka 12,69 tahun.
Sebagai arah pembangunan 2027, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,27–6,47 persen, PDRB per kapita Rp65,78–69,97 juta, IPM minimal 73,11, serta pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,59 triliun.
Baca Juga : Sekda Kalbar Tekankan Akurasi Dokumen Evaluasi Pro-SN
Lima isu strategis ditetapkan untuk mendukung akselerasi transformasi dan daya saing, yakni percepatan investasi dan hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, percepatan infrastruktur berbasis teknologi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Sejalan dengan kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kalbar juga meraih predikat “Sangat Baik” dengan Indeks SPBE 3,89 serta masuk 10 besar nasional keterbukaan informasi publik.
Gubernur turut menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : Satu Tahun Norsan-Krisantus: Menenun Harapan, Membangun Fondasi Kalbar Masa Depan
Sementara itu, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan IPM dan pengendalian inflasi. Menurutnya, stabilisasi harga tidak cukup hanya melalui operasi pasar, tetapi harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan pasokan barang.
“IPM sangat bergantung pada kualitas dan daya saing SDM. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci,” ujarnya.
Menutup forum, Gubernur Ria Norsan mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan RKPD 2027 Kalbar, serta menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.
Pemerintah optimistis akselerasi transformasi dan penguatan daya saing akan menjadi fondasi kokoh menuju Kalbar yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.*
