BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Momentum Silaturahmi Ramadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Pontianak dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah. Dalam pertemuan yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (27/2/2026), Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pontianak mengalami pertumbuhan investasi yang cukup pesat, terutama di sektor kuliner, kafe, restoran, dan jasa lainnya. Namun di balik pertumbuhan tersebut, kota ini juga menghadapi tantangan serius akibat tingginya aktivitas Pelabuhan Dwikora dan distribusi logistik yang memicu kepadatan kendaraan berat di dalam kota.
“Kami berharap Pelabuhan Kijing dapat segera beroperasi minimal 50 persen agar arus kendaraan berat di dalam Kota Pontianak bisa berkurang,” ujar Edi.
Selain itu, Pemkot Pontianak mendorong percepatan pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III, serta rencana pembangunan Jembatan Garuda sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan.
Tahun ini, pemerintah kota juga menargetkan penuntasan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan paralel Sungai Jawi, dengan harapan pembangunan jalan provinsi tersebut dapat direalisasikan pada tahun mendatang, termasuk pelebaran Jalan Imam Bonjol.
Wali kota turut meminta dukungan Pemprov Kalbar dalam memediasi kerja sama lintas wilayah, mengingat sebagian trase jalan berada di Kabupaten Kubu Raya. Persoalan batas wilayah juga menjadi perhatian karena masih terdapat kawasan yang secara administratif diperdebatkan, sementara sebagian warganya memilih ber-KTP Pontianak.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan batas wilayah ini dapat diselesaikan secara baik dan tuntas,” harapnya.
Di sektor kesehatan, Edi mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 yang berdampak pada pembiayaan berbagai program, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Meski pada 2025 capaian UHC mencapai 98,2 persen dan memperoleh penghargaan dari BPJS Kesehatan, pemerintah kota perlu menambah alokasi anggaran untuk menjaga keberlanjutan layanan pada 2026.
“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat, namun tentu memerlukan dukungan agar program ini tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Baca Juga : ASN Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Kantor Wali Kota
Dalam hal mitigasi bencana, Pontianak menghadapi ancaman banjir saat musim hujan dan air pasang, serta kebakaran lahan saat musim kemarau. Pemerintah kota saat ini menerapkan sistem pompanisasi untuk mengurangi genangan dan mendorong normalisasi sungai yang menjadi kewenangan lintas wilayah.
Edi menegaskan, kemajuan Pontianak tidak dapat dilepaskan dari dukungan daerah sekitar sebagai hinterland. Dengan lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah yang menempuh pendidikan di Pontianak, mobilitas dan kepadatan kota terus meningkat.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin kuat agar Pontianak sebagai gerbang Kalimantan Barat dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca Juga : Wali Kota Edi Ajak Pemuda Tangkap Peluang Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi di Era Digital
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung pembangunan jalan provinsi di Kota Pontianak, termasuk rencana outer ring road di wilayah Pontianak Selatan dan Tenggara.
“Kami juga akan mengusulkan Jembatan Kapuas III. Jika itu dapat terlaksana, insyaallah kemacetan akan terurai,” ujarnya.
Ria Norsan menambahkan, sinergi kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah akan terus diperkuat karena ketiganya merupakan gerbang Kalimantan Barat.
Ia juga mengapresiasi penataan Kota Pontianak yang dinilai semakin baik dengan dukungan ruang terbuka hijau yang memadai, sehingga menjadikan kota ini nyaman dan kondusif untuk berkembang.*
