BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak sekaligus penguatan ekonomi rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Selasa (4/3/2026), untuk memperkuat kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan UMKM di Kalimantan Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar didampingi Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson. Kolaborasi ini melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti BP Tapera, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF). Tujuannya memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses hunian terjangkau sekaligus modal usaha yang mudah dan murah.
Maruarar menegaskan, pembangunan rumah bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga motor penggerak ekonomi. Sektor perumahan dinilai mampu membuka lapangan kerja luas serta menggerakkan sektor jasa dan perbankan.
Pemprov Kalbar pun menyatakan dukungan penuh, terutama dalam mempermudah akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harisson menegaskan pemerintah daerah siap memastikan koordinasi berjalan optimal agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Mendagri Puji Harmoni Tiga Etnis di Cap Go Meh Singkawang 2026
Selain pembiayaan perumahan, pemerintah juga mendorong perluasan kredit mikro berbunga rendah sebesar 6 persen bagi pelaku UMKM. Skema ini diharapkan dapat memutus ketergantungan terhadap rentenir sekaligus membantu pelaku usaha kecil berkembang dan naik kelas.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kalbar menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyediaan data penerima manfaat yang tepat sasaran, percepatan proses perizinan perumahan, hingga pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus rumah MBR.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan hunian berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat di Kalimantan Barat.*
