BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan digitalisasi dalam budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat konsolidasi yang digelar secara daring pada Senin (20/4/2026). Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Digitalisasi yang didorong pemerintah diarahkan untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh perangkat daerah. Menurut Ria Norsan, transformasi ini bukan sekadar penggunaan sistem digital, tetapi juga perubahan cara kerja agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
“Digitalisasi bukan hanya soal alat, tetapi bagaimana kita bisa bekerja lebih cerdas, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui digitalisasi, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran operasional sekaligus peningkatan produktivitas ASN. Proses birokrasi yang sebelumnya panjang diharapkan dapat dipangkas sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan.
Selain itu, kebijakan kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) juga menjadi bagian dari strategi untuk mendukung efisiensi dan percepatan transformasi digital.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan: Adab dan Marwah Melayu Jadi Tameng di Era Digital
Meski mendorong digitalisasi, pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. Unit layanan yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti fasilitas kesehatan dan layanan darurat, tetap beroperasi normal.
ASN yang bekerja secara fleksibel juga diwajibkan menjaga kinerja melalui sistem monitoring berbasis digital yang telah disiapkan.
Dengan transformasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan terbentuknya ASN yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan era digital. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga terus diperkuat agar implementasi berjalan merata.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.*
