BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) seiring prediksi musim kemarau 2026 yang datang lebih awal. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam apel kesiapsiagaan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4/2026).
Apel tersebut dipimpin oleh Djamari Chaniago sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi karhutla yang meningkat tahun ini.
Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat telah mencapai 10.600 hektare. Titik kebakaran tersebar di sejumlah wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, hingga Kayong Utara.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api di lapangan,” tegasnya.
Penguatan patroli di tingkat lapangan melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terus ditingkatkan. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diperketat, termasuk kewajiban menyediakan sarana pemadam kebakaran di area konsesi.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Sambut Menko Polkam, Perkuat Sinergi Antisipasi Karhutla 2026
Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa karakteristik lahan gambut di Kalbar menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Api yang merambat di bawah permukaan tanah membuat proses pemadaman lebih kompleks.
Untuk itu, pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait telah menyiapkan sejumlah dukungan strategis, di antaranya teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk memicu hujan buatan, helikopter water bombing, serta dukungan anggaran dari APBN.
Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan pentingnya sistem peringatan dini dari BMKG sebagai acuan dalam mengambil langkah cepat sebelum kebakaran meluas.
Percepat Status Siaga Darurat
Gubernur Ria Norsan juga tengah mempercepat penetapan status siaga darurat karhutla di Kalbar. Langkah ini dinilai penting agar dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diterjunkan ke daerah rawan.
“Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus langsung bergerak tanpa menunggu api membesar,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan kebakaran yang sudah meluas.
Dengan kesiapan yang matang dan respons cepat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat menekan risiko karhutla selama musim kemarau 2026, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan udara tetap bersih.*
