BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPJS Kesehatan terus mempercepat upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas. Fokus utama saat ini tidak hanya pada peningkatan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga memastikan peserta tetap aktif agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara optimal.
Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju UHC Berkualitas yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6/2026).
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan percepatan peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN di Kalimantan Barat.
Berdasarkan data per 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Kalimantan Barat telah mencapai 5.405.001 jiwa atau sekitar 94,64 persen dari total penduduk.
Capaian ini menunjukkan progres signifikan menuju target UHC. Meski demikian, Sekda Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa pemerintah daerah belum bisa berpuas diri karena masih terdapat puluhan ribu warga yang belum terdaftar.
“Masih ada sekitar 79 ribu penduduk yang perlu kita dorong menjadi peserta JKN agar cakupan kepesertaan semakin optimal,” ujarnya.
Menurut Harisson, perlu strategi yang lebih agresif agar seluruh masyarakat Kalimantan Barat dapat memperoleh akses perlindungan kesehatan secara merata.
Baca Juga : Perkuat Industri Halal dan Konektivitas, Gubernur Ria Norsan Terima Delegasi Sarawak
Selain peningkatan jumlah peserta, tantangan besar lainnya adalah tingkat keaktifan kepesertaan JKN. Saat ini, angka keaktifan peserta di Kalimantan Barat baru mencapai 67,34 persen, masih di bawah target nasional sebesar 80 persen.
Harisson menilai, kepesertaan aktif menjadi faktor penting agar masyarakat tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan, baik dalam kondisi darurat maupun untuk pelayanan rutin.
“Yang terpenting bukan hanya terdaftar, tetapi peserta juga harus aktif sehingga dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Yessy Kumalasari, menegaskan bahwa pencapaian UHC berkualitas membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, BPJS Kesehatan terus mendorong reaktivasi peserta mandiri, pengawasan kepatuhan badan usaha, serta optimalisasi layanan digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Program JKN tidak dapat dijalankan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat agar seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” jelas Yessy.
Baca Juga : Wagub Krisantus Dorong Pemuda Kuasai Teknologi dan Bahasa Asing
Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan saat ini telah didukung oleh 437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 62 rumah sakit yang tersebar di Kalimantan Barat.
Selain itu, layanan kesehatan spesialis seperti kateterisasi jantung, kemoterapi, dan radioterapi juga terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan medis di daerah.
Melalui forum komunikasi ini, Pemprov Kalbar dan BPJS Kesehatan optimistis percepatan menuju UHC berkualitas dapat tercapai. Dengan cakupan dan keaktifan peserta yang semakin baik, diharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat dapat menikmati akses layanan kesehatan yang merata, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.*
