BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi serta kontribusi nyata perusahaan bagi pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Menurutnya, setiap investasi yang masuk harus mampu menciptakan dampak positif secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegas Krisantus.

Baca Juga : Cegah Kanker Serviks, Pemprov Kalbar Resmi Canangkan Gerakan Sejuta Vaksin HPV

Wakil Gubernur juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih adanya kawasan permukiman yang belum layak di sekitar perkebunan menjadi indikator bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan menyusun program CSR yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di lingkungan sekitar operasional perusahaan.

“Kehadiran perusahaan harus membawa manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan,” ujarnya.

Selain membahas tanggung jawab sosial perusahaan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang digunakan dalam operasional perusahaan kelapa sawit.

Untuk memastikan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim khusus yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tim tersebut akan melakukan pengecekan langsung terhadap penggunaan air permukaan di setiap perusahaan.

Langkah ini bertujuan memastikan besaran pajak yang dibayarkan sesuai dengan volume pemanfaatan air di lapangan.

“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” kata Krisantus.

Baca Juga : Hadiri HUT ke-12 Perkumpulan Hakka Kalbar, Wagub Krisantus Ajak Lestarikan Budaya

Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga menyosialisasikan kebijakan strategis pemerintah pusat mengenai penerapan sistem ekspor satu pintu melalui Danantara.

Krisantus berharap seluruh perusahaan kelapa sawit dapat memahami sekaligus mendukung implementasi kebijakan tersebut dengan tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di daerah.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar sektor perkebunan kelapa sawit semakin tertib, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan industri kelapa sawit di Kalimantan Barat mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*