BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pengembalian dana transfer ke daerah yang mengalami pemangkasan. Menurutnya, pengurangan dana transfer sebesar Rp235 miliar berdampak besar terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Edi saat Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penerimaan dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

“Kota Pontianak dikurangi senilai Rp235 miliar. Ini sangat mengganggu kemampuan fiskal dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap keuangan daerah telah dirasakan sejak periode pertama kepemimpinannya. Saat pandemi Covid-19, anggaran daerah banyak dialihkan untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Memasuki periode kedua, pemerintah daerah kembali menghadapi kebijakan efisiensi anggaran serta pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki beban pelayanan yang cukup besar. Selain menjadi pusat pemerintahan, jasa, dan perdagangan, Pontianak juga menghadapi tingginya arus urbanisasi, kebutuhan pembangunan infrastruktur, hingga meningkatnya aktivitas pelabuhan dan angkutan kontainer.

Karena itu, Edi berharap Banggar DPR RI dapat memperjuangkan agar dana transfer daerah dikembalikan seperti alokasi awal sebelum dilakukan pemotongan.

“Kami berharap dengan kehadiran Badan Anggaran ini bisa menyuarakan dan mengembalikan dana transfer daerah ke posisi awal,” katanya.

Baca Juga : Antisipasi Kemarau Panjang, Edi Kamtono Imbau Warga Pontianak Hemat Penggunaan Air

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyoroti besarnya beban anggaran daerah setelah pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Ia berharap pembiayaan gaji PPPK mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBD.

“Kita berharap anggaran PPPK ini tidak semuanya dipotong dari APBD, tetapi dari APBN,” ungkapnya.

Selain itu, Edi menilai sejumlah regulasi turut mempersempit ruang fiskal daerah, di antaranya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, penurunan tarif maksimum pajak parkir, serta pembebasan retribusi rumah kos yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah juga tidak bisa serta-merta menaikkan pajak maupun retribusi karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Kami berharap ada solusi, termasuk skema penggajian, penyaluran TKD, serta evaluasi regulasi-regulasi yang sangat merugikan daerah,” jelasnya.

Edi turut mengungkapkan bahwa Kota Pontianak tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur, padahal kebutuhan pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih cukup besar. Aktivitas pelabuhan dan kendaraan angkutan berat juga dinilai mempercepat kerusakan jalan di dalam kota.

“Pelabuhan dan kontainer semakin besar dan semakin berat. Ini sangat mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kota Pontianak,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bertujuan menyerap langsung persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan APBN Tahun 2027.

“Kunjungan hari ini kita ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan di daerah. Masukan ini tentu untuk memperkaya dalam rangka kita menyusun APBN 2027,” ujarnya.

Baca Juga : Amirullah: Keberhasilan Program Kesehatan Diukur dari Dampak, Bukan Besarnya Anggaran

Menurut Syarif, berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan dibahas dalam rapat Banggar DPR RI, termasuk persoalan Transfer ke Daerah (TKD), kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH), kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga beban penggajian aparatur.

“Tadi kita dengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada yang di atas 50 persen dari APBD-nya untuk penggajian pegawai,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh usulan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Tentu semua itu akan kita lihat terhadap kemampuan fiskal yang kita miliki, dan tetap berpatok kepada efisiensi kebijakan anggaran,” jelasnya.

Syarif berharap dialog antara pemerintah daerah dan Banggar DPR RI dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di daerah.

“Masukan dari daerah ini penting agar kebijakan anggaran pusat semakin tepat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” pungkasnya.*