BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sebanyak 112 Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 mengikuti Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah dan mendukung pertahanan negara.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi pemerintah kota dalam membangun ketahanan perkotaan sekaligus memobilisasi sumber daya daerah untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.
Menurut Edi, sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, layanan publik, dan transportasi, Pontianak membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang kuat.
“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujar Edi.
Edi mengatakan ancaman nonmiliter yang dihadapi perkotaan saat ini semakin beragam. Selain karhutla dan kabut asap, terdapat ancaman banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, gangguan rantai pasok logistik, hingga terhambatnya layanan dasar.
Layanan yang dapat terdampak antara lain air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.
Baca Juga : Edi Tinjau Layanan Air Tawar, Warga Pontianak Antre Ambil Air
Karhutla, lanjut Edi, menjadi salah satu contoh ancaman yang memiliki dampak luas. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas pendidikan, transportasi, perekonomian, pelayanan publik, hingga kesiapan sumber daya daerah.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” katanya.
Dalam menghadapi karhutla, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan.
Upaya tersebut dilakukan melalui patroli di wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi kepada masyarakat, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan, serta evaluasi setelah kejadian.
“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” jelas Edi.
Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto, mengatakan KKDN di Pontianak menjadi bagian dari pembelajaran strategis bagi para perwira siswa.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh gambaran langsung mengenai keterkaitan penanganan karhutla dengan ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, dan pertahanan negara.
Baca Juga : Warga Pontianak Bisa Ambil Air Tawar Gratis di Dua Lokasi, Ini Jam Layanannya
Dikreg Seskoal Angkatan ke-66 diikuti 112 perwira siswa. Mereka terdiri atas 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, serta empat perwira dari Polri.
“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” ujar Mardiyanto.
Menurutnya, karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan lingkungan. Dampaknya dapat merembet ke sektor kesehatan, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya untuk mendukung pertahanan negara.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.
Mardiyanto berharap KKDN di Pontianak dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang mendukung penguatan ketahanan wilayah.
Ia menilai sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.*
