BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melibatkan tujuh akademisi untuk memperkuat strategi pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan yang disusun akan mengacu pada data, hasil penelitian ilmiah, serta karakteristik ekologis wilayah.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Pencegahan dan Mitigasi Karhutla yang dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (21/10/2026).

Kolaborasi pemerintah dan kalangan akademisi ini diharapkan menghasilkan kebijakan penanganan karhutla yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga bertujuan menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak asap kebakaran.

Baca Juga : Pemprov Kalbar dan Bank Kalbar Luncurkan Program KUM Peduli untuk UMKM

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama para akademisi membahas sejumlah aspek penting penanggulangan karhutla. Pembahasan mencakup pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, pemantauan kondisi lingkungan secara berkala, serta strategi penanganan kebakaran di lapangan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan pendekatan terpadu yang didukung bukti ilmiah. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun langkah antisipasi berdasarkan kondisi dan risiko di setiap wilayah.

“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” ujar Ria Norsan.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tinjau Uji Coba Lalu Lintas Jembatan Kapuas I

Melalui kerja sama lintas sektor, Pemprov Kalbar berupaya mengarahkan penanganan karhutla agar tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul.

Strategi pencegahan dini yang tepat sasaran diharapkan menjadi prioritas, didukung pemetaan risiko, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan lahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pemprov Kalbar optimistis sinergi dengan kalangan akademisi dapat memperkuat upaya mitigasi karhutla secara berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan dampak asap terhadap masyarakat.*