BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menargetkan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, penguatan kapasitas pemerintah daerah, komitmen kepala daerah, serta inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dinilai menjadi faktor penting.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan peningkatan kualitas inovasi harus diarahkan pada perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) juga siap memberikan pendampingan serta fasilitasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Komitmen tersebut disampaikan Norsan saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan itu dihadiri Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhammad, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Pj Sekda Kalbar Hendra, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, serta para inovator.

Dalam kesempatan tersebut, Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga : Wagub Kalbar Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi, Gema Membangun Desa Jadi Andalan

Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mengukur kualitas inovasi yang dihasilkan.

Dari sisi tata kelola, komitmen pengembangan inovasi telah dimasukkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029. Hal itu tercermin dalam misi keempat, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.

Sejumlah indikator kinerja pemerintahan dan pembangunan Kalbar juga menunjukkan perkembangan positif. Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mencatat nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB.

Dari aspek kesejahteraan, pendapatan per kapita Kalimantan Barat meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 tercatat 5,24 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen.

Sementara itu, angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen.

Kinerja investasi juga mengalami peningkatan. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi turut bertambah dari 13.637 menjadi 21.545 proyek.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2026 mencapai 72,95.

Meski berbagai indikator tersebut menunjukkan kemajuan, Norsan mengingatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kalbar masih berada pada predikat Inovatif. Karena itu, peningkatan kualitas inovasi perlu terus dilakukan agar dapat mencapai predikat Sangat Inovatif.

“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Norsan.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi, Pemprov Kalbar terus mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.

Baca Juga : Hari Pahlawan 2026, Ria Norsan Ajak Generasi Muda Bangun Kalbar

Norsan menegaskan, pengembangan inovasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan perangkat daerah dan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

“Setiap perangkat daerah ditargetkan menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Secara khusus, ia meminta seluruh bupati dan wali kota menjadikan pengembangan inovasi sebagai prioritas bersama. Dengan begitu, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan predikat inovasinya pada tahun mendatang.

Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA, lanjut Norsan, siap mendampingi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas dalam menghasilkan inovasi.

“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” ajaknya.

Norsan menegaskan, keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari jumlah program atau gagasan yang dihasilkan. Hal terpenting adalah manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Inovasi adalah wujud nyata pelayanan sepenuh hati. Dengan keteladanan pimpinan, kesungguhan perangkat daerah, dan keterlibatan masyarakat, saya yakin ekosistem inovasi Kalimantan Barat akan semakin kuat dan berkelanjutan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.**