BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama transaksi mata uang lokal dengan Tiongkok melalui penunjukan Bank of China (BOC) sebagai Renminbi Clearing Bank di Indonesia. Langkah ini diharapkan memperluas penggunaan Rupiah–Renminbi dalam perdagangan dan investasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu mata uang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan ekosistem transaksi Rupiah–Renminbi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan ketahanan ekonomi eksternal Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara kunci dalam High Level Event: Pengembangan Ekosistem Pasar Uang dan Pasar Valas RMB/IDR: Renminbi Clearing Bank di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Airlangga, indeks volatilitas Indonesia turun menjadi 19,92 dari sebelumnya 28,8. Sementara itu, USD Index tercatat sebesar 101,67 dan imbal hasil US Treasury 10 tahun meningkat menjadi 4,88 persen.
Perkembangan tersebut turut memengaruhi aliran valuta asing sehingga stabilitas keuangan dan ketahanan eksternal perlu terus dijaga.
Baca Juga : Evaluasi MSCI, Ini 6 Langkah Perkuat Ketahanan Keuangan Indonesia
Airlangga menjelaskan, kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok membuka peluang lebih luas bagi pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal.
Kerja sama LCT kedua negara telah berlangsung sejak 2021. Pengembangannya semakin diperkuat melalui pembentukan Renminbi Clearing Arrangement serta penunjukan Bank of China sebagai bank kliring Renminbi di Indonesia pada Juni 2026.
Hingga Agustus 2026, transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra mencapai ekuivalen US$49,42 miliar, dengan rata-rata 20.850 pengguna setiap bulan.
Airlangga berharap kehadiran Bank of China dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan transaksi Rupiah–Renminbi, terutama di sektor industri, energi, pertambangan, transportasi, perdagangan, dan jasa.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan layanan derivatif untuk mendukung kebutuhan transaksi perusahaan Indonesia.
Penguatan transaksi mata uang lokal sejalan dengan eratnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Tiongkok.
Sepanjang Januari–September 2026, Tiongkok menyumbang sekitar 45 persen dari total impor nonmigas Indonesia. Adapun ekspor Indonesia ke negara tersebut didominasi besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan produk turunannya.
Baca Juga : Ekonomi Indonesia Makin Tangguh, Inflasi Terkendali dan Manufaktur Ekspansif
Dari sisi investasi, Tiongkok daratan menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing di Indonesia dengan nilai mencapai US$4,97 miliar.
Besarnya hubungan perdagangan dan investasi tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperluas penggunaan transaksi Rupiah–Renminbi dalam aktivitas ekonomi kedua negara.
Selain memperkuat infrastruktur kliring keuangan, pemerintah terus memperluas akses pasar melalui percepatan agenda Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Sekitar 80 persen agenda tersebut telah tercakup dalam peningkatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 2.0. Pemerintah juga terus menyelesaikan hambatan nontarif dan memperluas kerja sama perdagangan digital melalui World Alliance for International Commerce and Trade (WAICO).
Ke depan, penggunaan LCT akan didorong semakin luas, termasuk di sektor industri, pertambangan, transportasi, perdagangan, jasa, dan energi strategis.
Perusahaan milik negara seperti Pertamina dan PLN juga didorong mengoptimalkan transaksi Rupiah–Renminbi dalam perdagangan minyak dan gas.
Melalui penguatan ekosistem tersebut, pemerintah berharap transaksi lintas negara menjadi lebih efisien sekaligus membantu pelaku usaha mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.**
