BERIKABARNEWS l BANJARMASIN – Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggagalkan dua upaya ekspor ilegal logam mulia yang diduga emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Dalam dua penindakan selama sepekan, petugas mengamankan total 21,8 kilogram emas dengan estimasi nilai mencapai Rp52,5 miliar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengawasan berbasis analisis risiko dan pemetaan intelijen di pintu keberangkatan internasional.
“Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terukur, didukung analisis risiko dan pemetaan intelijen, mampu mendeteksi berbagai modus pelanggaran, termasuk upaya penyelundupan melalui jalur keberangkatan internasional. Kami akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap kegiatan ekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Djaka dalam konferensi pers di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).
Baca Juga : BRIN dan UiTM Malaysia Jajaki Riset Limbah Biomassa untuk Solusi Lingkungan
Penindakan pertama dilakukan pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 10.00 WITA terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia (WNI) berinisial SS, TY, M, dan J yang hendak terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
Melalui pemeriksaan mesin x-ray dan pemeriksaan fisik, petugas menemukan logam mulia diduga emas dengan berat kotor 4,2 kilogram. Seluruh barang tersebut kemudian ditegah dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Penindakan kedua berlangsung pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 09.45 WITA. Petugas mengamankan tiga calon penumpang maskapai AirAsia nomor penerbangan AK-441 tujuan Kuala Lumpur saat proses boarding di terminal keberangkatan internasional.
Ketiganya diduga menggunakan modus body concealment atau menyembunyikan emas pada tubuh. Batangan emas diselipkan di dalam celana pendek dan kaus dalam, kemudian ditutupi pakaian luar.
Dari ketiga penumpang tersebut, petugas menyita 17 batang emas. Penumpang berinisial RN membawa enam batang dengan berat 5,8 kilogram, RL membawa lima batang seberat 5,7 kilogram, sedangkan N membawa enam batang dengan berat 6,1 kilogram.
Hasil pengujian laboratorium menggunakan perangkat x-ray fluorescence (XRF) bersama Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya–Satuan Pelayanan Banjarmasin menunjukkan kadar kemurnian emas mencapai 99 persen atau lebih.
Dari total 21,8 kilogram emas yang diamankan, nilai barang diperkirakan mencapai Rp52,5 miliar. Penindakan tersebut juga menyelamatkan potensi penerimaan negara dari sektor Bea Keluar sekitar Rp5,2 miliar.
Baca Juga : Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Ganggu Pemerintahan
Dalam kasus penindakan kedua, tiga penumpang berinisial RN, RL, dan N telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penyidikan kepabeanan. Mereka dijerat Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena diduga mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi Bea Cukai Banjarmasin dengan BINDA Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, TNI, dan InJourney. Penanganan juga mendapat dukungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta Perum Pegadaian.
Terkait ketentuan ekspor, Bea Cukai mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 yang telah diubah melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, PMK Nomor 80 Tahun 2025 tentang pengenaan dan tarif Bea Keluar atas ekspor komoditas emas tertentu mulai berlaku sejak 23 Desember 2025.
Djaka mengimbau masyarakat agar memastikan seluruh persyaratan kepabeanan dipenuhi sebelum membawa emas ke luar negeri.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebelum membawa emas ke luar negeri. Pastikan barang diberitahukan kepada petugas Bea Cukai dan seluruh kewajiban kepabeanan dipenuhi. Jangan sampai ketidaktahuan maupun kesengajaan menghindari prosedur justru berujung pada pelanggaran hukum,” tutupnya.**
