BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi perbedaan pemahaman antarinstansi terkait prosedur dan persyaratan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, serta memiliki kepastian hukum.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan diperlukan kesamaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Menurut Amirullah, masyarakat pada dasarnya mengharapkan tiga hal dalam mengurus pelayanan publik, yakni kemudahan, biaya terjangkau, dan kecepatan.
“Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.
Baca Juga : 10 Anak Pontianak Terima Bantuan Kemensos, Yusnaldi Berharap Ringankan Beban Keluarga
Ia juga menyoroti adanya persyaratan administrasi yang terkadang dinilai berlebihan oleh masyarakat. Karena itu, setiap dokumen tambahan yang diminta dalam proses pelayanan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.
“Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Seti Kuncoro, mengungkapkan masih terdapat bidang tanah yang telah memiliki hak, tetapi belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan lokasi fisik di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi kendala bagi petugas dalam memberikan informasi yang akurat mengenai status sertifikasi tanah. Ia menegaskan, pengecekan data harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keterangan kepada masyarakat.
“Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Seti juga menjelaskan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini, kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen tersebut.
Padahal, menurutnya, kelurahan memiliki informasi awal mengenai riwayat penguasaan dan kondisi tanah di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman mengenai tahapan pelayanan serta pembagian kewenangan antarinstansi.
“Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing,” terangnya.
Baca Juga : Bahasan Tekankan Penertiban Aset dan Pemerataan Air Bersih Pontianak
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Ia juga meminta dukungan Pemkot Pontianak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai asal-usul penguasaan tanah dan bidang tanah yang belum teridentifikasi secara spasial.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan karena petugas masih menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan saat melakukan pendataan di lapangan.
“Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkot Pontianak berharap pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih sederhana, terkoordinasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.**
