BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah menegaskan kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Sementara itu, rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, ditunda hingga seluruh kajian ilmiah selesai dilakukan.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan menyusul polemik mengenai status kawasan konservasi dan wacana relokasi Badak Jawa yang ramai diperbincangkan sepanjang November 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten secara tegas mengecualikan kawasan inti TNUK.
Adapun sebagian wilayah perairan di luar kawasan konservasi yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
Ia memastikan hingga saat ini tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan di kawasan konservasi maupun perairan sekitarnya. Setiap rencana penerbitan izin juga harus memenuhi ketentuan tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan.
Baca Juga : KTT ASEAN, Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Karhutla dan Cabut Izin 17 Perusahaan
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menegaskan wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa merupakan bagian dari upaya konservasi dan mitigasi risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, serta letusan Gunung Anak Krakatau.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan, penjajakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua masih sebatas gagasan jangka panjang dan belum memasuki tahap teknis pemindahan.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” jelas Ristianto.
Pemerintah bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memastikan rencana relokasi ditunda sampai seluruh kajian ilmiah rampung. Kajian tersebut mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, keamanan kawasan, serta evaluasi pengelolaan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK.
Baca Juga : Bareskrim Sita Rp28 Miliar dan Blokir 322 Rekening Judi Online
Wacana pemindahan Badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat KTT Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Gagasan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi ancaman tsunami dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Namun, rencana tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat adat Baduy, serta organisasi lingkungan WALHI dan Greenpeace.
Pada 19 November 2026, Pemprov Banten kembali menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten melarang aktivitas pertambangan di darat maupun laut kawasan konservasi TNUK. Pemprov juga memanggil pihak Balai TNUK untuk mengevaluasi kondisi populasi dan habitat Badak Jawa.
Pemerintah menegaskan perlindungan TNUK sebagai habitat utama Badak Jawa tetap menjadi prioritas. Sementara itu, pengembangan habitat kedua hanya dapat dilakukan setelah melalui kajian ilmiah yang menyeluruh.**
