BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan setelah Pemerintah Pusat mengurangi dana transfer sebesar Rp522,18 miliar. Akibat pemangkasan ini, total rencana APBD Kalbar turun dari Rp6,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa Pemprov tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemangkasan ini membuat ruang fiskal kita semakin sempit. Karena itu, Pemprov bersama DPRD akan segera melakukan langkah negosiasi dengan Pemerintah Pusat, baik di Kementerian Keuangan maupun Kemendagri,” ujar Harisson saat membacakan Jawaban Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Rabu (1/10/2025).
Tiga Pos Dana yang Dipangkas dari Pemerintah Pusat
Pemotongan dana transfer tersebut terjadi pada tiga komponen utama, yaitu:
- Dana Bagi Hasil (DBH) menurun sebesar Rp151 miliar.
- Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp337 miliar.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tahun sebelumnya mencapai Rp51 miliar, kini tidak lagi dialokasikan untuk tahun 2026.
Kondisi ini menuntut Pemprov Kalbar untuk mencari sumber pendapatan alternatif agar pelayanan publik dan program pembangunan tidak terganggu.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Jajaki Kerja Sama Penjaminan UMKM dengan PT Jamkrindo Cabang Pontianak
Strategi Pemprov Kalbar Hadapi Defisit Fiskal
Untuk menutupi defisit akibat pemangkasan dana pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar menyiapkan beberapa langkah optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya:
- Menetapkan target pendapatan yang realistis serta menyederhanakan regulasi pajak daerah.
- Melakukan pemetaan potensi daerah dan memberikan insentif bagi sektor produktif.
- Mendorong digitalisasi sistem pajak daerah serta memperkuat edukasi bagi wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan.
Selain itu, Pemprov juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna membuka peluang pendanaan alternatif melalui investasi dan kerja sama pemerintah-swasta (PPP).
Fokus Belanja Daerah pada Sektor Prioritas
Harisson menegaskan bahwa selain meningkatkan pendapatan, efisiensi dan kualitas belanja daerah menjadi faktor penting agar APBD tetap berdampak nyata bagi masyarakat.
Belanja tahun 2026 akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian lokal, seperti:
- Pendidikan dan Kesehatan: untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Infrastruktur dan Aset Produktif: guna menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, belanja pegawai tetap dijaga sebagai kebutuhan rutin. Namun, Pemprov berkomitmen mengoptimalkan anggaran pelayanan publik, hibah, dan bantuan sosial.
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan diverifikasi secara ketat dan diaudit oleh APIP serta BPK demi menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Negosiasi Fiskal Jadi Langkah Strategis Pemprov Kalbar
Menutup pernyataannya, Harisson menekankan pentingnya langkah diplomasi fiskal dan komunikasi politik ke Jakarta.
Ia berharap Gubernur bersama pimpinan DPRD segera melakukan negosiasi ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar program pembangunan Kalbar tahun 2026 tidak terganggu.
“Diplomasi anggaran ini menjadi langkah strategis agar program pembangunan Kalbar tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya. *
InfoPublik.id/MC Kalbar
