BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu langkah strategisnya adalah mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) sebagai bagian dari gerakan nasional membangun budaya integritas di daerah.
Fokus kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, dengan Koordinator Tim Pemberdayaan PAKSI-API KPK, Nurtjahyadi, di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Senin (13/10/2025).
Program PAKSI-API Perkuat Peran Masyarakat
Program PAKSI-API bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui edukasi dan pengembangan kompetensi penyuluh serta ahli integritas di berbagai daerah.
Nurtjahyadi mengungkapkan bahwa Kalbar merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki Desa Antikorupsi, dan keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh kabupaten.
“Kami berharap setiap kabupaten memiliki setidaknya satu desa antikorupsi,” ujarnya.
Fokus Empat Sektor Strategis
KPK memusatkan perhatian pada empat sektor utama, yaitu:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pemuda
- Desa
Menurut Nurtjahyadi, keempat sektor ini memiliki peran penting dalam membangun generasi antikorupsi sejak dini dan memperkuat literasi integritas.
“Kami ingin menciptakan bibit unggul penyuluh antikorupsi, sekaligus memperkuat pemahaman di sektor kesehatan, pemuda, dan desa,” jelasnya.
Master PAKSI-API Bukan Penindakan
Ia menegaskan bahwa para “master” PAKSI-API di daerah adalah mitra strategis KPK dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan.
“Mereka bukan bagian dari OTT atau whistleblower, tetapi fokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga : Aswin Khatib Dilantik Jadi Sekda Sanggau, Pemprov Kalbar Apresiasi Kinerja
Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah
KPK juga mendorong agar program PAKSI-API terintegrasi dengan program Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota.
“Dengan sinergi, penyuluhan antikorupsi bisa lebih masif dan dirasakan hingga tingkat desa,” ujarnya.
Pemprov Kalbar Tegaskan Komitmen
Sekda Kalbar Harisson menegaskan dukungan penuh terhadap program KPK untuk mencegah korupsi secara holistik.
“Budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak pendidikan hingga ke masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga memastikan keterlibatan penyuluh antikorupsi dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah.
“Ke depan, kami akan terus mendukung pelatihan dan penyuluhan dari KPK untuk memperkuat gerakan antikorupsi di Kalbar,” tutup Harisson. *
MC Kalbar/InfoPublik.id
