Pemprov Kalbar Tunjuk Dua Penyuluh Antikorupsi di Setiap OPD untuk Perkuat Budaya Integritas

Sekda Kalbar Harisson dan Ketua Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK Sugiarto dalam sosialisasi budaya antikorupsi. (instagram.com/adpim.provkalbar)

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah strategis dalam pencegahan korupsi dengan menetapkan minimal dua Penyuluh Antikorupsi (Paksi) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini menjadi upaya konkret membangun sistem pencegahan korupsi berbasis kesadaran, bukan sekadar pengawasan.

Langkah tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Ketua Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK, Sugiarto, Koordinator Pemberdayaan Paksi API KPK, Nurcahyadi, Ketua Tanjak Kalbar, Ersa Tri Fitriasari, para Penyuluh Antikorupsi (Paksi) sebagai “Master Integritas”, serta seluruh Kepala OPD Pemprov Kalbar.

Paksi Agen Perubahan, Bukan Pelapor Pelanggaran

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menyatakan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara Pemprov Kalbar dan KPK, khususnya dalam pemberdayaan Paksi.

Ia menegaskan bahwa Paksi bukanlah pelapor pelanggaran (whistleblower), melainkan agen perubahan yang bertugas membangun kesadaran, memberikan penyuluhan, dan menanamkan nilai integritas.

“Mereka bukan untuk mencari kesalahan. Jangan alergi dengan Paksi. Dekati mereka, karena tugasnya mengingatkan dan membimbing agar kita tidak terjebak dalam tindakan korupsi,” ujar Harisson.

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan KPK, Pemprov Kalbar mewajibkan setiap OPD menugaskan dua ASN untuk dilatih dan disertifikasi sebagai Paksi oleh KPK. Langkah ini diharapkan memperluas jejaring edukasi integritas di birokrasi.

Harisson juga mengusulkan agar gelar sertifikasi Paksi dicantumkan di belakang nama pejabat bersangkutan sebagai simbol kebanggaan dan komitmen integritas.

Baca Juga : Pemprov Kalbar dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Pemberdayaan PAKSI

KPK: Integritas dan Tolak Gratifikasi adalah Kunci

Ketua Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK, Sugiarto, menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama pencegahan korupsi di sektor publik.

“ASN harus paham bahwa jabatan adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri atau menerima gratifikasi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan perbedaan antara gratifikasi terlarang (hadiah terkait jabatan) dan pemberian yang masih diperbolehkan (hadiah keluarga dalam konteks pribadi).

KPK mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar dalam memperkuat budaya antikorupsi secara konsisten.

“Inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen daerah menjaga kepercayaan publik,” kata Sugiarto.

Menuju Birokrasi Berintegritas Tanpa Kompromi

Harisson menutup sambutannya dengan refleksi pentingnya tata kelola negara yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, negara harus mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan pejabat, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, hingga jaminan pensiun.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, karena pendidikan anak hingga masa pensiun dijamin oleh negara,” ujarnya.

Melalui penugasan dua Paksi di setiap OPD, Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Kalimantan Barat yang berintegritas tanpa kompromi terhadap korupsi. *

 

 

MC Kalbar/InfoPublik.id

Pemprov Kalbar Tegaskan Komitmen Perluas Akses Keuangan Lewat Puncak BIK 2025

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Puncak Bulan Inklusi Keuangan...

Pemprov Kalbar menegaskan komitmen memperluas akses layanan keuangan melalui Puncak BIK 2025. (instagram.com/adpim.provkalbar)

Pemprov Kalbar Dukung Aspirasi Masyarakat Adat Ketungau Hulu Terkait Status Hutan Adat

BERIKABARNEWS l – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov...

Sekda Kalbar Harisson menerima aspirasi masyarakat adat Ketungau Hulu mengenai status hutan adat. (instagram.com/adpim.provkalbar/)

Pemprov Kalbar dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Pemberdayaan PAKSI

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson dan Kepala Satuan Tugas Sertidaya KPK RI Sugiarto saat dialog sinergi pencegahan korupsi melalui PAKSI.

Krisantus Temui Sopir Demo, Janji Sanksi Tegas untuk SPBU Nakal

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat,...

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menemui sopir ekspedisi saat aksi demo dan berjanji beri sanksi tegas kepada SPBU nakal

Wagub Kalbar Dorong Akuntabilitas dalam Exit dan Entry Meeting BPK

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan memimpin Exit dan Entry Meeting BPK di Ruang Rapat Tengkawang, menekankan transparansi keuangan daerah. (instagram.com/adpim.provkalbar)

KJRI Kuching dan Pemprov Kalbar Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Perbatasan, dan Budaya

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Konsulat Jenderal Republik Indonesia...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dan Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli saat melakukan pertemuan kerja sama di Pontianak. (instagram.com/adpim.provkalbar)

berita terkini