BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan inovasi daerah agar tidak sekadar menjadi konsep di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Kalbar berupaya meningkatkan kualitas terobosan yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pemenuhan Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Kantor Bapperida Kalbar, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin Asisten II Setda Provinsi Kalbar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Heronimus Hero, didampingi Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Vincencia Septaviani.

Agenda tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi peningkatan daya saing inovasi daerah di Kalimantan Barat.

Baca Juga : Lampaui Target, Gubernur Ria Norsan Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Lewat TPAKD Kalbar

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025, Kalimantan Barat saat ini menempati peringkat ke-24 nasional untuk kategori pemerintah provinsi dengan nilai indeks inovasi sebesar 51,68. Capaian tersebut menempatkan Kalbar dalam kategori Daerah Inovatif.

Meski hasil tersebut dinilai cukup baik, Pemprov Kalbar menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan kualitas inovasi di tahun 2026.

Heronimus Hero menekankan bahwa inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian nilai administratif, melainkan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Keberhasilan inovasi tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan inovasi bukan terletak pada banyaknya program atau aplikasi yang diluncurkan, melainkan pada keberlanjutan program serta manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Bapperida Kalbar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada tiga aspek utama.

Baca Juga : Wagub Krisantus Hadiri Paripurna DPRD Kalbar, Bahas Evaluasi APBD 2025

Pertama, menjadikan inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) agar kreativitas dan solusi baru terus berkembang dalam pelayanan pemerintahan.

Kedua, memastikan setiap inovasi memiliki sistem yang matang serta terdokumentasi dengan baik sesuai indikator penilaian pemerintah pusat.

Ketiga, memprioritaskan inovasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal.

Narasumber utama dalam rakor tersebut, David Yama selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN, menyebut Indeks Inovasi Daerah menjadi cerminan kemampuan sebuah daerah dalam beradaptasi menghadapi tantangan pembangunan.

Melalui pembinaan ini, Pemprov Kalbar berharap seluruh instansi di Kalimantan Barat mampu menyusun pelaporan inovasi yang lebih berkualitas, valid, dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.*