BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai langkah strategis pemerintah memperkuat pelaksanaan tiga program utama Kementerian Sosial, yakni pilar-pilar sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat.
Dalam arahannya, Mensos menegaskan bahwa ketiga program tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan validasi bantuan sosial.
Validasi Data Jadi Kunci Ketepatan Bantuan Sosial
Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial tidak tepat sasaran, termasuk Program Indonesia Pintar (55 persen) dan subsidi gas LPG 3 kg (60 persen).
“Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, kami melakukan ground check dan verifikasi bersama BPS. Dari tiga juta data yang dicek, sebanyak 1,9 juta di antaranya tidak tepat sasaran. Kini seluruh pemutakhiran data harus mengacu pada data BPS,” jelasnya di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/10/2025).
Mensos menyebutkan dua jalur pemutakhiran data digunakan, yaitu jalur formal (melalui RT/RW hingga provinsi) dan jalur nonformal melalui aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah juga menyiapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (Desil 1–4), yang mencakup sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas 2045
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025, dengan target pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah ke-53 telah berdiri di Pontianak dan ditargetkan 100 gedung permanen selesai dibangun tahun ini, termasuk di Kalbar.
“Anak-anak dari Desil 1 dan 2 akan dididik secara holistik agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Mensos.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Apresiasi Puskesos Pontianak, Jadi Contoh Nasional
Pemprov Kalbar Dukung Penguatan Pilar Sosial
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan pentingnya peran pilar sosial dan Sekolah Rakyat dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok rentan.
“Program ini memiliki arti strategis untuk menekan kemiskinan dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” ucap Harisson.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di Kalbar saat ini telah menampung 79 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan dukungan 19 guru dan berbagai fasilitas penunjang.
Para siswa mendapatkan layanan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama dan makan harian, seragam lengkap, hingga laptop bagi siswa dan guru.
“Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan struktural,” tambahnya.
Apresiasi dari Gubernur Kalbar
Secara terpisah, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat perlindungan sosial di daerah.
“Program Sekolah Rakyat dan penguatan pilar sosial sejalan dengan komitmen daerah dalam menurunkan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjamin keberlanjutan program serta mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. *
MC Kalbar/InfoPublik.id
