Kemendagri Percepat Penggantian Dokumen Warga Korban Banjir dan Longsor

Dukcapil melayani penggantian dokumen kependudukan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (x.com/Aceh)

BERIKABARNEWS l – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bergerak cepat menyediakan layanan jemput bola administrasi kependudukan secara gratis bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebanyak sembilan tim diterjunkan, masing-masing tiga tim di setiap provinsi yang mengalami dampak terparah.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan layanan ini akan dimulai pada Kamis (11/12/2025). Tim gabungan Dukcapil pusat dan daerah akan mendatangi langsung lokasi bencana untuk membantu penggantian KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, hingga akta nikah tanpa biaya apa pun.

Teguh menegaskan seluruh proses dilakukan gratis sebagai bentuk kehadiran negara di tengah situasi darurat.

Langkah percepatan ini dilakukan setelah muncul laporan mengenai rusaknya fasilitas pelayanan publik di sejumlah kecamatan dan desa, yang menyebabkan hilangnya berbagai dokumen penting milik warga.

Untuk memudahkan masyarakat, seluruh peralatan perekaman dan blanko KTP elektronik dibawa langsung ke lapangan, sehingga layanan dapat diberikan meski kantor pelayanan setempat tidak berfungsi.

Baca Juga : Kemenhub Tegaskan Tidak Ada Penjualan Tiket di Luar Jadwal Perintis di Bandara Rembele Aceh

Program layanan gratis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar seluruh biaya pengurusan dokumen yang hilang akibat bencana digratiskan.

Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di wilayah terdampak untuk mempercepat bantuan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Dirjen Teguh menegaskan komitmen Dukcapil untuk memastikan hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi, sekaligus meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi krisis akibat bencana. *

 

Sumber :

InfoPublik.id

Izin 6 Perusahaan Dibekukan, Kemenhut Tegas Tangani Karhutla

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan...

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Tengah. (Foto: Setpres RI)

Indonesia-Malaysia Sepakat Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Indonesia dan Malaysia sepakat...

Menteri Komunikasi Indonesia dan Malaysia membahas perlindungan anak di ruang digital dalam Bali Tech Week 2026. (Foto: Komdigi)

BNPT Dorong Guru Jadi Benteng Pertama Cegah Paham Kekerasan di Ruang Digital

BERIKABARNEWS l MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Guru dan peserta mengikuti pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang digelar BNPT dan FKPT Sumatera Utara di Medan.

Karhutla Belum Usai, Menko Polkam Bahas Situasi Papua

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan...

Menko Polkam Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas karhutla, situasi Papua, dan ekonomi di Jakarta. (Foto: instagram.com/polkamri)

Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Karhutla, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan...

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang konsesi terkait karhutla, dengan sembilan perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Barat. (Dok. Kemenhut)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Suap Dana Siap Pakai BNPB

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas batangan, tabungan emas, dan aset kripto. (Foto: KPK)

berita terkini