BERIKABARNEWS l MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara mendorong guru menjadi benteng pertama dalam mencegah penyebaran paham kekerasan di kalangan pelajar, terutama melalui ruang digital.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang digelar di Andaliman Hall, Medan, pada 20–21 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti lebih dari 250 peserta, terdiri atas guru SMA, MA, SMP, MTs, serta ustaz dan ustazah pondok pesantren se-Sumatera Utara.
Pelatihan ini dilatarbelakangi potensi paparan paham kekerasan melalui media sosial, video pendek, dan grup percakapan digital. Guru dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa sekaligus membentengi mereka dari pengaruh konten negatif.
Ketua FKPT Sumatera Utara, Prof. Arifuddin Muda Harahap, berharap keterlibatan para pendidik dapat membantu menekan potensi kekerasan dan ekstremisme di kalangan pelajar.
Baca Juga : Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Lintas Negara
Plt. Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT, Irjen Pol Wawan Ridwan, menegaskan guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai kebangsaan, dan menjadi teladan bagi peserta didik.
Menurut Wawan, proses belajar anak kini tidak terbatas di ruang kelas. Internet dan berbagai platform digital turut memengaruhi cara anak memperoleh informasi dan membentuk pandangan. Karena itu, guru perlu memahami risiko penggunaan media digital, termasuk paparan konten yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan.
Hasil riset BNPT di Sumatera Utara menunjukkan internet dan media sosial menjadi saluran dengan tingkat keterpaparan tinggi terhadap paham ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi tersebut berkaitan dengan rendahnya literasi digital.
Anak yang merasa terasing atau tidak didengarkan juga rentan menjadi sasaran pesan yang menawarkan rasa diterima dan diakui.
“Bapak dan Ibu membentuk karakter, kemudian juga menanamkan nilai kebangsaan dan menjadi teladan,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui internet membawa banyak manfaat. Namun, ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, ujaran kebencian, disinformasi, intoleransi, hingga ajakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Wawan mengutip hasil penyelidikan Densus yang mencatat sekitar 740 anak di 26 provinsi telah terpapar ideologi kekerasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 anak disebut terpapar melalui jaringan.
Berdasarkan percakapan dengan pihak intelijen Densus, ia memperkirakan jumlah sebenarnya bisa melampaui 4.000 anak.
Baca Juga : TKA, BSKAP, dan Kesadaran Belajar Guru
Wawan juga menyinggung sejumlah peristiwa di SMA 72 Jakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat yang menunjukkan adanya paparan ideologi kekerasan serta konten tiruan dari dunia digital. Meski demikian, ia menegaskan tidak semua peristiwa tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme.
Untuk memperkuat peran pendidik, Wawan menyampaikan tiga langkah yang dapat dilakukan guru dalam mencegah penyebaran paham kekerasan di kalangan siswa.
Pertama, guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan media sosial dan menyikapi perbedaan. Sikap pendidik dapat menjadi contoh bagi siswa, baik saat berinteraksi di ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, guru harus menjadi pendengar yang baik dan peka terhadap perubahan perilaku siswa. Sikap menarik diri dari pergaulan atau mulai menunjukkan permusuhan terhadap teman perlu diperhatikan agar siswa bisa mendapatkan pendampingan yang sesuai.
Ketiga, guru didorong aktif menyebarkan pesan positif di ruang digital, terutama yang mengangkat nilai perdamaian, toleransi, dan kebinekaan.
Langkah tersebut diharapkan membuat guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pendamping yang mampu membantu siswa menghadapi pengaruh negatif di dunia digital.
Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Emir Mahbob Lubis, S.STP., M.AP., mengapresiasi pelatihan yang diselenggarakan BNPT dan FKPT Sumatera Utara.
Menurutnya, literasi digital berbasis moderasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus mencegah ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Emir menilai ancaman saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Di satu sisi, ruang digital memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan. Namun, di sisi lain, ruang tersebut juga dapat menjadi sarana penyebaran radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan, narasi kebencian, dan propaganda yang mengganggu toleransi serta semangat kebangsaan.
Ia menambahkan, siswa dan remaja termasuk kelompok rentan karena memiliki rasa ingin tahu tinggi dan sedang berada dalam proses pencarian jati diri.
Dalam kondisi tersebut, guru memiliki tanggung jawab lebih luas daripada menyampaikan materi pelajaran. Pendidik juga berperan membentuk moral, karakter, dan pandangan hidup siswa.
Baca Juga : Ketika Nilai TKA Menjadi Cermin, Bukan Sekadar Pajangan
Anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengajak para peserta melihat persoalan literasi digital dalam konteks persaingan global dan pembentukan karakter generasi muda.
Menurut Sugiat, persaingan antarnegara tidak hanya berlangsung di bidang ekonomi, energi, pangan, dan kekuatan militer, tetapi juga melalui upaya memengaruhi cara berpikir masyarakat.
Ia mengangkat pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dapat terbentuk melalui pembentukan cara pandang, bukan hanya melalui paksaan.
Sugiat menilai persaingan informasi dan narasi dapat menjangkau lingkungan terdekat anak, mulai dari sekolah dan keluarga hingga perangkat digital yang digunakan setiap hari.
Ia mengingatkan, konten yang dikonsumsi berulang kali berpotensi memengaruhi cara anak memandang kekerasan, perbedaan, dan lingkungan sosial. Karena itu, literasi digital perlu menjadi bagian dari upaya menjaga karakter generasi muda serta memperkuat kesadaran kebangsaan.
Sugiat juga mengingatkan risiko berkembangnya karakter yang berorientasi pada gaya hidup hedonis dan paham liberalisme yang dinilainya dapat merusak generasi muda.
“2045 bukan Indonesia emas lagi, mungkin Indonesia cemas,” ujarnya.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya menghadapi arus informasi dan konten yang berpotensi memengaruhi karakter generasi muda.
Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan bangsa.*
