BERIKABARNEWS l SANGGAU – Menjelang musim kemarau 2026, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia mulai diperkuat. Sejumlah instansi lintas sektoral menggelar rapat koordinasi di Wisma Nusantara PLBN Entikong, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan strategi patroli terpadu guna menekan risiko karhutla yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga instansi teknis terkait.
Camat Entikong, Miko Martoyo, bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mustiko, turut hadir dalam koordinasi tersebut.
Selain itu, unsur Satgas Pamtas, Imigrasi, BKSDA, KPH, dan pengelola PLBN Entikong juga ikut ambil bagian.
Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan kesamaan prosedur dan kesiapan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Dalam rapat, peserta juga mengevaluasi pelaksanaan patroli karhutla tahun 2025. Sejumlah kendala masih menjadi perhatian, seperti sulitnya akses ke lokasi rawan kebakaran, keterbatasan sarana prasarana, serta koordinasi lapangan yang belum optimal.
Berdasarkan evaluasi tersebut, patroli tahun ini dirancang lebih matang dengan pemetaan wilayah rawan berbasis data historis serta analisis cuaca dari BMKG.
Baca Juga : Dukung Indonesia ASRI, Bupati Sujiwo dan LKBN Antara Hijaukan Desa Mega Timur
Selain penguatan personel dan peralatan, pelibatan masyarakat menjadi fokus utama. Sosialisasi akan digencarkan ke desa-desa rawan karhutla agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
Kapolsek Entikong, Donny Sembiring, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya ini.
“Patroli terpadu bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kebakaran bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla di tahun 2026. Dengan perencanaan yang lebih terstruktur dan sinergi lintas instansi, patroli terpadu diharapkan berjalan lebih efektif.
Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat diyakini mampu menjaga wilayah perbatasan tetap aman serta menekan potensi bencana asap di Kalimantan Barat.*
Sumber :
Humas Polda Kalbar
