BERIKABARNEWS l – Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra Utara sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan setelah Komisi VIII meninjau lokasi terdampak dan menerima laporan lengkap dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
Dalam rapat kerja Komisi VIII di Pos Komando Tanggap Darurat Kantor Gubernur Aceh, Rabu (10/12/2025), Ansory menegaskan bahwa skala kerusakan yang terjadi jauh lebih parah dari laporan awal.
Ia bahkan menyebut tingkat kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan layanan dasar melebihi dampak tsunami Aceh 2004 sebagaimana disampaikan oleh Sekda Aceh. Karena itu, ia menilai peningkatan status menjadi bencana nasional menjadi langkah strategis agar penanganan, pemulihan, dan pendanaan dari Pemerintah Pusat dapat dikerjakan lebih cepat dan terkoordinasi.
Sebagai bentuk respons cepat, Komisi VIII yang membawahi Kementerian Sosial, BNPB, dan Kementerian Agama turut membawa bantuan signifikan ke daerah terdampak. Total bantuan lintas kementerian yang dimobilisasi dalam kegiatan reses ini mencapai lebih dari Rp2,824 triliun.
Dukungan tersebut mencakup bantuan sembako triwulan, bantuan serentak, BLT, PKH, tambahan bantuan keluarga dari Kemensos, serta 10 truk sembako dan dana Rp500 juta dari BPJPH.
BNPB dan lembaga lain juga mengirimkan tambahan logistik melalui koordinasi lapangan. Ansory mengapresiasi kecepatan kementerian dalam merespons kebutuhan darurat masyarakat.
Baca Juga : Cegah Kelalaian Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Bepergian ke Luar Negeri
Komisi VIII turut mengingatkan bahwa penanganan bencana yang tidak efektif berpotensi mendorong warga jatuh ke jurang kemiskinan.
Data per Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan Aceh berada di 12,33 persen, dan warga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat rentan terdampak bencana. Meskipun status bencana nasional belum ditetapkan, Ansory menegaskan bahwa kementerian dan lembaga pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi akan sangat ditentukan oleh sinergi pemerintah dan partisipasi masyarakat. *
Sumber :
InfoPublik.id
