BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kalbar Harisson di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/8/2026).
Rakor tersebut membahas sejumlah langkah, mulai dari validasi data penerima hingga pengawasan distribusi BBM subsidi. Pemprov Kalbar juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi XStar untuk mendukung penyaluran yang lebih transparan dan akurat.
Baca Juga : Daud Yordan Siap Comeback! Back to Champion 2026 Digelar di Pontianak
Saat ini, terdapat 17 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) aktif dan satu SPBN di Kalbar yang melayani kebutuhan BBM nelayan.
Pemanfaatan aplikasi XStar diharapkan dapat membantu memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus meningkatkan akurasi distribusi BBM subsidi.
Pengawasan penyaluran BBM subsidi nelayan dilakukan secara bersama dengan melibatkan Pemprov Kalbar, BPH Migas, Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, pengelola SPBUN, dan nelayan.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Ajak Dunia Usaha Perkuat Ekonomi Digital Kalbar
Harisson menegaskan pengawasan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan maupun penyimpangan distribusi BBM subsidi.
“Pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan berkelanjutan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan nelayan, serta dapat mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tegas Harisson.
Ia berharap pengawasan yang semakin kuat dapat membuat distribusi BBM subsidi lebih efisien dan tepat sasaran. Upaya tersebut juga diharapkan mendukung kesejahteraan nelayan serta kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat.*
