BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyiapkan anggaran Rp40 miliar dari Bantuan Presiden (Banpres) 2026 untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana tersebut menjadi bagian dari total Rp205 miliar Banpres yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar juga mengarahkan bantuan tersebut untuk mendukung empat kabupaten yang belum menerima alokasi Banpres secara langsung dari pemerintah pusat, yakni Sekadau, Sanggau, Mempawah, dan Landak.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan dukungan yang merata dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan setiap daerah.
Untuk menjangkau wilayah yang belum mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar mengoptimalkan anggaran Rp40 miliar melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai langkah penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran.
Baca Juga : Tabligh Akbar Bersama UAS, Ria Norsan Ajak Warga Doakan Kalbar
Pada tahap pencegahan, pemerintah memperkuat sosialisasi agar masyarakat tidak membakar lahan serta meningkatkan patroli di kawasan rawan kebakaran.
Kesiapsiagaan juga ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemantauan titik panas atau hotspot. Sementara itu, dukungan operasional diberikan kepada tim pemadam yang bertugas di lapangan.
Selain penanganan kebakaran, anggaran tersebut turut diarahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung pemulihan lingkungan yang terdampak kabut asap.
“Kita memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, meskipun empat kabupaten belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden Penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap memberikan perhatian,” ujar Ria Norsan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem
Selain mengoptimalkan dana Banpres, Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani karhutla. Kerja sama dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, TNI/Polri, sektor swasta, serta masyarakat.
Ria Norsan menegaskan anggaran bantuan tersebut akan digunakan secara tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, dukungan yang tersedia diharapkan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.
“Dukungan yang kita terima akan kita optimalkan untuk membantu daerah yang juga menghadapi karhutla, sehingga penangannya dapat berjalan secara bersama dan merata,” lanjutnya.
Pemprov Kalbar juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menekan risiko karhutla sekaligus melindungi wilayah Kalimantan Barat dari dampak kebakaran dan kabut asap.*
