BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berpeluang memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp300 miliar pada tahun 2026. Potensi ini diungkap dalam Laporan Eksekutif Daerah yang disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, Rudy M. Harahap, kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (7/10/2025).

Laporan tersebut menjadi salah satu dari 16 laporan daerah terpilih secara nasional yang dinilai layak untuk disampaikan langsung kepada kepala daerah.

“Topik utama laporan ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya beririsan dengan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Rudy M. Harahap.

Strategi Peningkatan PAD: Kendaraan Bermotor dan Aset Daerah

Menurut Rudy, proyeksi kenaikan PAD hingga Rp300 miliar dapat dicapai melalui dua strategi utama, yaitu optimalisasi pendaftaran ulang kendaraan bermotor dan pemanfaatan aset daerah. Saat ini, kontribusi dari aset daerah baru mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun.

“Dengan pengelolaan yang lebih efisien dan intensif pada kedua sektor tersebut, kami memperkirakan adanya peningkatan signifikan terhadap pendapatan asli daerah,” jelas Rudy.

Selain isu pendapatan, laporan BPKP juga menyoroti kesenjangan fasilitas kesehatan di beberapa kabupaten/kota serta rendahnya tingkat pemanfaatan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat.

“Masih ada sekolah yang belum memanfaatkan dana secara optimal, sehingga perlu koordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar berdampak pada mutu pendidikan,” tambahnya.

Baca Juga : Krisantus: Kekayaan Alam Kalbar Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalbar Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPKP

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan komitmen penuh Pemprov Kalbar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPKP. Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil evaluasi ini. Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi, terutama yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Ria Norsan.

Ia menambahkan bahwa BPKP merupakan mitra strategis Pemprov Kalbar dalam memastikan penggunaan anggaran publik yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Setiap kebijakan harus berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” tutupnya. *

MC Kalbar/InfoPublik.id