BERIKABARNEWS l DENPASAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri pertemuan strategis yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lanjutnya, merupakan agenda rutin tahunan guna menilai kinerja keuangan sekaligus dasar pemberian opini.
Ia menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menyatakan komitmen kolektif para kepala daerah untuk menjaga integritas dalam penyusunan LKPD. Ia menilai pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pembelajaran untuk memperkuat sistem pengendalian internal.
Rudy juga menyoroti tantangan integrasi sistem digital seperti SIPD RI yang perlu diimbangi kesiapan data dan dokumen pendukung dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga : Bank Kalbar Cetak Laba Rp522 Miliar, Ria Norsan Tekankan Penguatan Modal dan Digitalisasi

Sementara itu, Ria Norsan menegaskan bahwa proses pemeriksaan BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
“Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir kekeliruan dan memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan baik dan benar,” ujarnya.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dalam tata kelola keuangan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Capaian penilaian terakhir juga berada di atas standar kategori baik.
Sebagai Wakil Bendahara APPSI, Ria Norsan menyambut baik forum ini sebagai wadah memperkuat sinergi antardaerah. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Turut mendampingi Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar serta jajaran Inspektorat Provinsi Kalbar. *
