Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI di Bali membahas transparansi keuangan daerah

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri pertemuan strategis yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lanjutnya, merupakan agenda rutin tahunan guna menilai kinerja keuangan sekaligus dasar pemberian opini.

Ia menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menyatakan komitmen kolektif para kepala daerah untuk menjaga integritas dalam penyusunan LKPD. Ia menilai pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pembelajaran untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

Rudy juga menyoroti tantangan integrasi sistem digital seperti SIPD RI yang perlu diimbangi kesiapan data dan dokumen pendukung dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Bank Kalbar Cetak Laba Rp522 Miliar, Ria Norsan Tekankan Penguatan Modal dan Digitalisasi

Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI membahas akuntabilitas keuangan daerah di Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI membahas akuntabilitas keuangan daerah di Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, Ria Norsan menegaskan bahwa proses pemeriksaan BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

“Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir kekeliruan dan memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan baik dan benar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dalam tata kelola keuangan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Capaian penilaian terakhir juga berada di atas standar kategori baik.

Sebagai Wakil Bendahara APPSI, Ria Norsan menyambut baik forum ini sebagai wadah memperkuat sinergi antardaerah. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.

Turut mendampingi Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar serta jajaran Inspektorat Provinsi Kalbar. *

Kanwil Kemenkumham Kalbar Selesaikan Harmonisasi Dana Desa Melawi

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum...

Gedung Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Wagub Krisantus Dorong Mahasiswa Kelola SDA Lewat Kewirausahaan

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat,...

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan melantik BAKORDA HIPMI PT Kalbar periode 2026–2028 di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (12/2/2026).

Wagub Krisantus: Dari Dulu Saya Memang Naik Motor, Jabatan Tidak Merubah Hidup Saya

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat,...

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan saat menggunakan sepeda motor.

Hari Kanker Anak Sedunia Kalbar, Dorong Deteksi Dini dan Dukungan Setara

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Aula Kadariyah RSUD dr....

Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Donata Dirasig menghadiri peringatan Hari Kanker Anak Sedunia di RSUD Soedarso Pontianak

Wagub Krisantus Dukung BBPOM Pontianak Menuju WBBM

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wagub Kalbar Krisantus menghadiri kegiatan penguatan pengawasan obat dan makanan BBPOM Pontianak di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar.

Kalbar Siap Bangun Pabrik Cocopeat, Hilirisasi Kelapa Tembus Ekspor

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson menerima audiensi investor rencana pembangunan pabrik cocopeat di Kantor Gubernur Kalbar.

berita terkini