BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat tak perlu khawatir, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil per 1 April 2026, tanpa kenaikan baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi. Kepastian ini sekaligus meredam kekhawatiran warga terkait isu lonjakan harga energi yang sempat beredar.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Arahan tersebut berasal langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya melindungi kepentingan rakyat di tengah dinamika harga energi global.
Bagi masyarakat di Kalimantan Barat, kebijakan ini berarti harga BBM di SPBU tetap sama seperti sebelumnya.
BBM subsidi seperti Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sementara BioSolar tetap Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi, Pertamax dibanderol Rp12.600 per liter, Pertamax Turbo Rp13.400 per liter, Dexlite Rp14.500 per liter, dan Pertamina Dex berada di angka Rp14.800 per liter. Seluruh harga ini berlaku di jaringan SPBU milik PT Pertamina (Persero) di wilayah Kalbar.
Baca Juga : Mulai 1 April 2026 Pembelian BBM Dibatasi 50 Liter/Hari
Selain harga yang tetap, pemerintah juga memastikan pasokan energi dalam kondisi aman. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut cadangan BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum. Hal ini menjamin kebutuhan energi masyarakat, termasuk di Kalbar, tetap terpenuhi tanpa gangguan.
Dengan kondisi harga yang stabil dan pasokan yang terjaga, masyarakat diimbau tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah juga terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Penggunaan BBM secara bijak dinilai penting untuk menjaga distribusi tetap merata.
Stabilnya harga BBM menjadi faktor penting bagi perekonomian Kalimantan Barat. Biaya transportasi dan distribusi barang dapat tetap terkendali, sehingga tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kondisi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara normal tanpa tekanan tambahan dari sektor energi.*
