BERIKABARNEWS l JAKARTA – Indonesia kembali dipercaya menjadi anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) untuk periode 2025–2029. Pemilihan ini berlangsung pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), 7–20 September 2025.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, serta diikuti perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, PT Pos Indonesia, dengan dukungan perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.

Komitmen Indonesia di UPU

Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk membawa aspirasi bangsa dan negara berkembang.

“Kami berkomitmen agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif. Selain itu, kami ingin memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya memperkuat layanan kiriman luar negeri yang bisa mendorong produk UMKM Indonesia menembus pasar global,” ungkap Edwin, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga : Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Dorong Link and Match Industri dan Pertanian

Manfaat Keanggotaan Indonesia

Dengan menjadi anggota CA dan POC, Indonesia dapat:

• Menentukan arah kebijakan UPU serta operasional jaringan pos dan logistik global.
• Memperoleh akses luas terhadap pengembangan ekosistem pos dalam negeri.
• Memperkuat layanan paket ke luar negeri, layanan keuangan pos, dan logistik untuk mendukung e-commerce dan ekonomi digital Indonesia.
• Meningkatkan daya saing produk UMKM agar lebih dikenal di pasar internasional.

Agenda Prioritas Indonesia di UPU

Sebagai anggota aktif, Indonesia akan memfokuskan tiga agenda strategis:

1. Menguatkan tata kelola UPU berbasis anggota agar suara negara berkembang dapat berpengaruh dalam keputusan strategis.
2. Mendorong transformasi digital supaya layanan pos tetap relevan di era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).
3. Meningkatkan inklusivitas ekosistem pos dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membangun layanan pos dan logistik global yang tangguh dan berkelanjutan.

Keanggotaan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional sekaligus mempercepat modernisasi layanan pos nasional agar lebih kompetitif di era digital. *

Sumber : InfoPublik.id