BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah terus memacu langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Salah satu strategi utama yang kini diperkuat adalah menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, cepat, dan minim hambatan birokrasi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah kini tidak lagi hanya fokus membenahi regulasi di atas kertas. Pemerintah juga turun langsung menangani berbagai persoalan nyata yang dihadapi investor di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” yang digelar di Aula Dhanapala, Selasa (12/5/2026).
Menurut Purbaya, sektor swasta memegang peran besar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala investasi maupun persoalan perizinan.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas P3-MPPE.
Satgas tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan dengan tugas utama menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini mengganggu realisasi proyek dan ekspansi usaha.
“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat karena langsung menangani persoalan nyata di lapangan,” kata Purbaya.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Tax Amnesty Baru
Pemerintah mengklaim langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Hingga kini, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 laporan dari pelaku usaha melalui kanal pengaduan resmi.
Sebanyak 83 kasus telah dibahas dalam sidang terbuka yang juga dapat diakses publik dan media sebagai bentuk transparansi pemerintah.
Dari jumlah tersebut, 45 kasus dinyatakan selesai ditangani. Pemerintah menyebut penyelesaian berbagai hambatan itu berhasil mengamankan investasi sekitar USD 25 hingga 30 miliar dalam enam bulan terakhir.
Selain mempercepat layanan investasi, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan fiskal guna mendukung reformasi struktural di sektor strategis.
Untuk industri tekstil, pemerintah akan menyediakan pembiayaan berbunga rendah melalui Eximbank guna membantu modernisasi mesin produksi agar industri nasional mampu bersaing di pasar global.
Di sektor kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan insentif khusus bagi industri yang menggunakan baterai berbasis nikel sebagai bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.
Sementara pada industri kelapa sawit, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk turunan CPO melalui kebijakan pajak ekspor bahan mentah.
Baca Juga : Pemerintah Klaim APBN Tetap Sehat Meski Dunia Dilanda Ketidakpastian
Purbaya menegaskan pemerintah kini lebih terbuka menerima laporan terkait hambatan usaha dan investasi. Investor yang mengalami kendala dalam proses bisnis maupun perizinan diminta segera melapor melalui kanal resmi yang telah disediakan.
Satgas P3-MPPE juga memiliki kewenangan lintas kementerian untuk melakukan intervensi apabila ditemukan instansi yang memperlambat proses investasi.
“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” tegasnya di hadapan para duta besar dan perwakilan asosiasi bisnis internasional.
Pemerintah optimistis kombinasi percepatan layanan investasi, transparansi, dan dukungan insentif fiskal dapat menjadi fondasi kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.*
Sumber:
Kemenkeu
