BERIKABARNEWS l PHNOM PENH – Kamboja dan Thailand resmi mencapai kesepakatan rinci terkait gencatan senjata dalam Pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) selama empat hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan yang berakhir pada 7 Agustus ini digelar di bawah pengawasan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Nasional Kamboja, Tea Seiha, dan Penjabat Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit. Kedua negara menyepakati penghentian penggunaan semua jenis senjata, termasuk serangan terhadap warga sipil, objek sipil, dan target militer, di semua wilayah tanpa pengecualian.
Aturan dan Larangan Selama Gencatan Senjata
Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak dilarang melakukan penembakan tanpa alasan ke arah pasukan lawan. Mereka juga wajib mempertahankan posisi pasukan seperti pada gencatan senjata 28 Juli, tanpa penambahan personel atau patroli ke arah wilayah pihak lain.
“Kedua belah pihak sepakat untuk tidak menambah pasukan di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand. Penambahan kekuatan hanya akan memicu ketegangan dan menghambat penyelesaian jangka panjang,” bunyi perjanjian tersebut.
Selain itu, aktivitas provokatif seperti pelanggaran wilayah udara, pembangunan infrastruktur militer di luar wilayah sendiri, maupun peningkatan benteng pertahanan, dilarang dilakukan.
Perlindungan Warga Sipil dan Kepatuhan Hukum Internasional
Perjanjian juga menegaskan larangan keras penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Kedua pihak diwajibkan mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk memperlakukan tawanan perang dengan layak dan memberikan akses pada makanan, tempat berlindung, serta perawatan medis.
Tentara yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah penghentian permusuhan aktif, sesuai Pasal 118 Konvensi Jenewa Ketiga 1949. Kamboja pun meminta pembebasan 18 tentara yang saat ini ditahan Thailand.
Komunikasi dan Pemantauan Bersama
Kamboja dan Thailand bersepakat menjaga komunikasi rutin di tingkat militer, menghindari bentrokan, dan menyelesaikan masalah secara damai. Pertemuan Komite Perbatasan Regional (RBC) akan digelar dalam dua minggu mendatang.
Untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata, Tim Pengamat Sementara (IOT) yang terdiri dari atase pertahanan negara-negara ASEAN akan dibentuk di masing-masing negara, dipimpin atase pertahanan Malaysia.
Langkah Lanjutan
Kementerian pertahanan kedua negara akan menggelar pertemuan GBC berikutnya dalam satu bulan, atau lebih cepat jika situasi memerlukan. Kedua pihak juga sepakat tidak menyebarkan berita bohong demi menghindari provokasi dan menciptakan iklim dialog yang damai. (ing)
Sumber : Apnews.com
