BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kota Pontianak menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan melalui program Local Service Delivery Program (LSDP).
Pontianak dinilai memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan daerah penerima program lainnya, terutama dari sisi ketersediaan input sampah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi, saat kunjungan lapangan LSDP di Aula Muis Amin Bapperida Kota Pontianak, Senin (31/8/2026).
“Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dengan tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Amaryadi.
Menurutnya, pengelolaan sampah berkelanjutan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Tata kelola, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dunia usaha juga dibutuhkan untuk membangun ekonomi sirkular.
Kunjungan lapangan LSDP dilakukan secara paralel di 30 daerah penerima program. Kegiatan tersebut untuk mengonfirmasi hasil verifikasi teknis, mengevaluasi kesiapan daerah, serta melihat rencana output masing-masing Project Implementing Unit (PIU).
Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi pembentukan Local Project Implementing Unit (LPIU), kesiapan anggaran prepayment 2027, penyusunan rencana kerja, strategi pemenuhan input sampah minimal 100–150 ton per hari, serta pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.
Baca Juga : Edi Kamtono: Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional Pacu Atlet Muda Pontianak
Amaryadi menyebut Pontianak telah memenuhi kebutuhan input sampah untuk program tersebut. Produksi sampah harian di kota ini berada di atas batas minimal 100–150 ton per hari.
“Untuk Kota Pontianak sudah aman, karena input sampahnya sudah sekitar 300 sampai 450 ton per hari,” katanya.
Meski dinilai siap, Pemkot Pontianak tetap perlu menyelesaikan sejumlah catatan verifikasi teknis, termasuk terkait lahan, kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan. Kesiapan lahan dan aksesibilitas ditargetkan rampung pada 2026.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui LSDP bukan sekadar pembangunan fisik. Program tersebut menjadi bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi salah satu model yang menjadi contoh untuk daerah lain, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, maupun operasionalnya,” ujar Edi.
Menurutnya, pembangunan TPST di Batu Layang memiliki sejumlah tantangan karena berada di kawasan dengan karakter lahan gambut cukup dalam. Akses material juga perlu diperhitungkan. Pada saat yang sama, Pemkot Pontianak tengah menjalankan pembangunan SPALD-T di ruas utama kota.
Edi menilai keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat.
Baca Juga : Edi Cek Rumah Sakit dan Puskesmas, Antisipasi Dampak Kabut Asap
Warga didorong mulai memilah sampah dari rumah dan membuangnya pada tempat serta waktu yang telah ditentukan.
“Pemilahan harus dimulai dari rumah tangga, TPS, bank sampah, sampai ke depo. Jam pembuangan juga perlu dipatuhi, biasanya dari pukul 18.00 sampai pagi,” katanya.
Produksi sampah Kota Pontianak saat ini mencapai rata-rata 400–450 ton per hari. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan sampah organik yang mudah membusuk.
Untuk mengurangi beban TPA, Pemkot Pontianak akan memperbanyak bank sampah serta fasilitas pengolahan di tingkat lingkungan, kelurahan dan komunitas.
Sampah organik juga telah memiliki offtaker, yakni PT Petrokimia Gresik. Pemkot Pontianak tetap membuka peluang kerja sama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik.
“Harapannya, sampah organik maupun anorganik bisa dimanfaatkan. Nanti yang tersisa tinggal residu yang memang harus dibuang ke tempat akhir,” jelas Edi.
Ia turut mengapresiasi dukungan World Bank, Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda, tim LSDP, konsultan, serta berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan program tersebut.
Edi berharap pembangunan TPST dapat menjadi solusi jangka panjang untuk persoalan sampah di Pontianak.
“Semoga program ini bisa menjawab permasalahan sampah untuk 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang,” pungkasnya.*
