BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia berharap pelantikan ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kinerja birokrasi dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Pelantikan yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026), meliputi tiga kepala dinas, satu kepala badan, dan satu staf ahli. Pejabat yang dilantik yakni Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Edi menegaskan, pengisian jabatan strategis ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan visi dan misi RPJMD Kota Pontianak, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Harapan kita, dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang sebelumnya kosong ini, kualitas pelayanan publik bisa semakin baik dan kebutuhan pembangunan daerah dapat terakomodasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (open bidding) yang telah berlangsung selama tiga bulan. Karena itu, Edi meminta para pejabat baru segera beradaptasi, bekerja cepat, dan menghadirkan inovasi di masing-masing sektor.
Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, Edi menyoroti pentingnya pembaruan data masyarakat miskin serta penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Ia meminta Dinsos lebih aktif dan responsif terhadap persoalan sosial yang berkembang di lapangan.
Baca Juga : Bayar Pajak Makin Mudah, Samsat Gokatan dan Go PBB Keliling Pontianak
Sementara itu, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Wali Kota menekankan pentingnya tata kelola aset pemerintah yang tertib dan transparan. Seluruh aset, baik yang sudah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus terdata dengan baik dan dikelola secara produktif agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga menegaskan perlunya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurut Edi, di era digital saat ini, Diskominfo memegang peran strategis dalam membentuk persepsi publik dan mendukung arah pembangunan kota.
“Informasi itu sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya bisa cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.
Ia mendorong Diskominfo memanfaatkan teknologi secara cerdas, merangkul potensi anak muda, serta membangun sistem pemantauan isu secara real time agar komunikasi publik lebih efektif dan responsif.
Di sektor pangan, pertanian, dan perikanan, Edi melihat masih besarnya potensi Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Ia meminta dinas terkait memetakan secara rinci potensi sungai, kolam, lahan pertanian produktif hingga lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota untuk tanaman pangan dinilai bisa menjadi contoh edukasi bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal.
“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” ujarnya.
Baca Juga : Musrenbang Pontianak Barat, Edi Soroti Jalan, Pelabuhan, dan Lingkungan
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pontianak yang baru, Syamsul Akbar, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan di instansinya. Ia juga berkomitmen merangkul berbagai pihak, termasuk media, demi kemajuan Kota Pontianak.
“Saya berharap dukungan dan kerja sama dengan rekan-rekan media sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan rencana pembangunan kepada masyarakat,” katanya.
Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Diskominfo juga berencana menyusun regulasi terkait tata kelola media sosial di lingkungan perangkat daerah. Regulasi ini akan menjadi standar manajemen isu dan penyampaian informasi publik agar komunikasi pemerintah lebih terarah, terukur, dan konsisten.*
