BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sejumlah operator pelayaran sungai dan danau di Kalimantan Barat (Kalbar) mendatangi Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (10/9/2026). Mereka menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait proses administrasi dan penerbitan olah gerak kapal.
Keluhan tersebut disampaikan setelah terbitnya Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Para operator diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Y. Anthonius Rawing. Pertemuan itu menjadi wadah untuk mencari solusi agar pelayanan transportasi sungai dan danau tidak terkendala persoalan administratif.
Perwakilan operator pelayaran sungai dan danau, Fajar Cahyanto, mengatakan salah satu persoalan utama adalah lamanya proses penerbitan olah gerak di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Menurut Fajar, kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilisasi barang melalui jalur sungai dan danau. Selama ini, operator mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat, seperti beras, semen, dan barang lainnya ke sejumlah wilayah di Kalbar.
“Kami operator pelayaran sungai dan danau hari ini menyampaikan keluhan masyarakat di bidang pelayaran sungai dan danau terkait proses olah gerak yang sebenarnya sudah cukup lama di KSOP. Harapan kami bisa lebih cepat lagi prosesnya karena kami ini mobilisasi barang dari sungai dan danau yang membutuhkan kecepatan,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, keterlambatan administrasi dapat berdampak langsung terhadap distribusi barang. Apalagi, layanan transportasi sungai dan danau juga menjangkau wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Baca Juga : Karhutla Masih Berlangsung, Status Tanggap Darurat Asap Kalbar Diperpanjang
Selain waktu pelayanan, operator meminta adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi dermaga atau titik sandar tradisional di daerah.
Fajar mengatakan tidak semua wilayah yang dilayani memiliki dermaga khusus dengan fasilitas dan perizinan seperti di Kota Pontianak.
“Kalau semua harus mengacu pada dermaga yang seharusnya, itu tentu di daerah akan kesulitan. Misalnya kita bergerak dari Pontianak ke daerah, di daerah belum ada dermaga yang khusus dan berizin, sedangkan kita melayani sampai ke pelosok,” katanya.
Menurut Fajar, lamanya proses pelayanan juga dipengaruhi keterbatasan personel di KSOP serta banyaknya titik sandar di daerah yang belum memiliki izin.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan operator menyepakati langkah awal berupa pendataan dermaga yang selama ini digunakan. Data tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi terkait akses dan perizinannya.
Y. Anthonius Rawing mengatakan Pemprov Kalbar memahami kendala yang disampaikan para operator. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia di KSOP, termasuk tenaga ahli ukur.
“Tenaga dari KSOP yang kurang, ahli ukur kurang. Hanya dua orang yang terdata, belum yang lainnya. Untuk Kalbar yang seluas ini, Sungai Kapuas saja 1.100 kilometer harus dilayari, tenaga itu kurang memadai sehingga perlu ada penambahan,” kata Anthonius.
Selain penambahan personel, Pemprov Kalbar menilai kebijakan transportasi sungai perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik daerah.
Menurut Anthonius, titik sandar di sungai tidak selalu dapat disamakan dengan dermaga laut karena memiliki konstruksi dan fasilitas yang berbeda.
Baca Juga : Bawa 3 Chinook, JS Kunisaki Perkuat Operasi Pemadaman Karhutla Kalbar
Pemprov Kalbar tengah menyiapkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk mengusulkan kebijakan yang mempertimbangkan aspek kearifan lokal dalam pelayanan transportasi sungai dan danau.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyediakan titik sandar yang dibutuhkan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas maupun kerja sama dengan pihak swasta.
“Untuk itu kita mengajukan ke Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal itu. Kita juga mengharapkan pemerintah daerah memberikan pelayanan terhadap keperluan masyarakat, misalnya titik sandar diperlukan masyarakat karena efisien untuk pertemuan transportasi,” jelasnya.
Anthonius menambahkan, KSOP dinilai cukup akomodatif terhadap keluhan operator. Dalam pelayanan, ia menekankan pentingnya standar dan transparansi agar operator dapat mengetahui sejak awal jika masih ada dokumen yang harus dilengkapi.
Ia juga mengingatkan agar proses administrasi dilakukan tanpa perantara atau calo. Dengan pelayanan langsung dan standar yang jelas, kekurangan dokumen dapat segera diketahui dan dilengkapi sehingga proses diharapkan lebih cepat.
“Pemprov Kalbar juga sudah mempersiapkan surat gubernur untuk menyurati Menhub untuk memberikan kebijakan yang sifatnya kearifan lokal. Surat sedang kita proses,” pungkas Anthonius.*
