BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong percepatan optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai simpul logistik strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan daya saing ekonomi daerah.
Komitmen tersebut dibahas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak serta PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak dalam audiensi di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (17/12/2025).
Gubernur Ria Norsan menegaskan, salah satu prioritas utama saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya jalan tol menuju Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, guna mengurai kemacetan dan menjamin kelancaran arus logistik.
“Prioritas kita adalah jalan tol menuju Pelabuhan Kijing agar distribusi barang lebih lancar dan tidak menambah kepadatan lalu lintas dari wilayah Pontianak,” ujar Norsan.
Selain mendorong percepatan pemindahan operasional pelabuhan, Pemprov Kalbar juga meminta Balai Jalan untuk memperhatikan pelebaran serta kesiapan jalur penghubung menuju Kijing, seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan ke depan.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Pontianak Capt. Dian Wahdiana, M.M. menjelaskan bahwa Pelabuhan Internasional Kijing saat ini telah beroperasi melayani muatan curah kering seperti bauksit dan turunannya, serta muatan cair berupa Crude Palm Oil (CPO).
“Ke depan, Pelabuhan Kijing juga direncanakan melayani bongkar muat pupuk dan beras bersubsidi dari Bulog,” jelasnya.
Namun, untuk pengoperasian terminal peti kemas masih diperlukan koordinasi lanjutan dengan asosiasi pelayaran dan logistik, seperti INSA, ISSA, serta ALFI/ILFA. Hal ini terkait biaya logistik, mobilisasi kargo, hingga kemungkinan pemberian insentif bagi pelaku usaha.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Dorong Peran Pemuda Lintas Organisasi Keagamaan Perkuat SDM Kalbar
Dalam audiensi tersebut, juga dibahas tantangan teknis berupa sedimentasi dan kedalaman alur pelayaran. Saat ini, kedalaman alur berada pada minus 9 hingga minus 16 LWS, sementara sejumlah pengguna jasa mengharapkan kedalaman minimal minus 11 LWS.
Untuk itu, KSOP telah berkoordinasi dengan Pelindo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelaksanaan Survey Investigation Design (SID) dan studi kelayakan sebagai dasar perencanaan pengerukan.
“Jika kajian selesai, perizinan akan kami ajukan ke Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelabuhanan,” pungkas Dian. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
