BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan peluncuran Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah akselerasi momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini difokuskan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan arus investasi, memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus mendukung sektor industri strategis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Paket Ekonomi 2025 akan berjalan mulai Oktober 2025 hingga awal 2026. Terdapat delapan program utama yang disiapkan pemerintah, serta lima program lanjutan yang akan diperpanjang hingga tahun depan.
Delapan Program Utama Paket Ekonomi 2025
- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Menyasar 20 ribu fresh graduate untuk pemagangan enam bulan (Oktober 2025 – Maret 2026) dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). - Insentif Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Diskon 100% PPh 21 bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata berpenghasilan di bawah Rp10 juta/bulan, berlaku Oktober–Desember 2025. - Bantuan Pangan
Penambahan bantuan berupa 2 liter minyak goreng Minyak Kita selain 10 kg beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober–November 2025. - Diskon Iuran JKK dan JKM
Subsidi 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 731 ribu pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti ojol, kurir, dan sopir. - Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
Relaksasi suku bunga KPR, KPA, dan PRP dengan target 1.050 unit rumah mulai 1 Oktober 2025. - Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Menyerap 215 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp3,29 triliun dari Kementerian PUPR dan Perhubungan. - Paket Nataru & Program Ritel
Insentif PPN DTP tiket pesawat, diskon transportasi 50%, program belanja online Harbolnas Desember 2025, serta dukungan untuk sektor ritel. - Percepatan Deregulasi & Integrasi OSS
Penyelesaian aturan turunan RDTR digital yang akan terintegrasi ke sistem OSS mulai 5 Oktober 2025.
Baca Juga : Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, Catat Investasi Rp366 Triliun
Program Lanjutan hingga 2026
Selain delapan program utama, pemerintah juga memperpanjang beberapa insentif, di antaranya:
- PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga 2029.
- Diskon PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dan industri padat karya (alas kaki, tekstil, furnitur, kulit) hingga 2026.
- PPN DTP Properti untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar.
- Perluasan subsidi iuran JKK dan JKM bagi 9,9 juta pekerja BPU (petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan).
Program Penciptaan Lapangan Kerja
Untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga meluncurkan 5 program strategis, antara lain:
- Operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP): Menyerap hingga 1,38 juta orang pada akhir 2025.
- Replanting Perkebunan Rakyat: Target 870 ribu ha untuk enam komoditas strategis, membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam tiga tahun.
- Kampung Nelayan Merah Putih: 100 lokasi di 2025 dengan 27 ribu tenaga kerja, ditingkatkan menjadi 1.000 lokasi pada 2026.
- Revitalisasi Tambak Pantura: 20 ribu ha budidaya nila salim, menyerap 132 ribu tenaga kerja.
- Modernisasi Kapal Nelayan & Tambak Udang Terintegrasi: Target 1.582 kapal hingga 2027 dengan 600 ribu lapangan kerja baru.
Satgas Percepatan Program Strategis
Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang akan diusulkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam rapat koordinasi peluncuran paket ekonomi ini sejumlah menteri terkait, Gubernur DKI Jakarta, serta perwakilan lembaga strategis lainnya. *
Ekon.go.id
