BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda menjadi pedoman dalam menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas selama satu tahun. Penyusunannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak.
Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga : Pemkot Pontianak Dorong Penyederhanaan Pelayanan Pertanahan
Menurutnya, Pemkot dan DPRD memiliki kedudukan setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kesamaan pandangan agar regulasi yang dihasilkan sesuai ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
“Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya,” katanya.
Ia menambahkan, Propemperda juga berfungsi memetakan kebutuhan regulasi sekaligus menentukan skala prioritas pembahasannya.
Dengan perencanaan tersebut, pembentukan peraturan daerah diharapkan lebih terarah, berkelanjutan, dan sejalan dengan agenda pembangunan Kota Pontianak.
Baca Juga : 10 Anak Pontianak Terima Bantuan Kemensos, Yusnaldi Berharap Ringankan Beban Keluarga
Selain menyusun regulasi baru, program tersebut mencakup evaluasi dan penyesuaian peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat maupun ketentuan hukum.
“Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan,” jelasnya.
Edi berharap kesepakatan Propemperda 2027 semakin memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan pembentukan perda tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.
“Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.**
