BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mempercepat upaya pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas guna mengatasi pendangkalan yang menghambat aktivitas kapal. Langkah ini diprioritaskan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (5/8/2026).
Krisantus menjelaskan, kedalaman alur pelayaran Sungai Kapuas saat ini mencapai -3,2 meter LWS (Low Water Springs). Kondisi tersebut menyebabkan kapal lebih sering kandas sehingga mengganggu distribusi berbagai kebutuhan penting, mulai dari bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), hingga pasokan obat-obatan dan kebutuhan medis.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Bekali 27 CPNS IPDN, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalbar menargetkan pengerukan alur hingga mencapai kedalaman -5 meter LWS. Dengan kedalaman itu, kapal diharapkan dapat beroperasi selama 24 jam tanpa bergantung pada kondisi pasang surut.
Guna mempercepat realisasi proyek, Pemprov Kalbar mendorong skema pendanaan di luar APBD maupun APBN melalui kemitraan dengan badan usaha dan investor.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk memperoleh kepastian regulasi sekaligus surat penugasan resmi sebagai dasar pelaksanaan pengerukan alur pelayaran.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Resmikan Open API Bank Kalbar, Percepat Digitalisasi Pajak Daerah
Krisantus menegaskan, persoalan pendangkalan Sungai Kapuas tidak bisa dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci percepatan penyelesaian masalah.
“Persoalan ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, saya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran, distribusi logistik, dan roda perekonomian Kalimantan Barat tidak terus-menerus terganggu,” tegas Krisantus.*
