BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mematangkan langkah strategis untuk menjaga kondusivitas sosial dan politik melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/2/2026).
Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih terpadu dalam merespons dinamika sosial di masyarakat.
Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan peran strategis Badan Kesbangpol sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas daerah. Ia menyebut fungsi Kesbangpol serupa dengan unsur intelijen daerah yang melengkapi peran Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kesbangpol harus mampu membaca dan mendeteksi potensi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Koordinasi yang kuat bersama Forkopimda menjadi kunci untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini,” ujar Harisson.
Harisson juga menyoroti meningkatnya intensitas aksi demonstrasi di sejumlah wilayah. Ia meminta Kesbangpol mengedepankan pendekatan dialogis dan langkah antisipatif guna mencegah potensi konflik sosial.
“Permasalahan seperti demonstrasi harus direspons dengan komunikasi yang baik. Antisipasi perlu dilakukan agar tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga : Rakornas Pemerintah 2026 Tegaskan Stabilitas Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, M. Bari, menjelaskan bahwa rapat ini menjadi forum penyelarasan indikator kinerja dan prioritas program Kesbangpol tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan persatuan nasional serta dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta diikuti perwakilan Bappeda dan BKAD dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Melalui sinkronisasi perencanaan sejak awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis stabilitas sosial dan politik pada 2026 dapat terjaga dengan baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.*
Sumber :
MC Kalbar
