BERIKABARNEWS l – Di tengah tekanan dan isolasi internasional, junta militer Myanmar dan Rusia resmi memperpanjang kerja sama pertahanan mereka. Kedua negara menandatangani pakta kerja sama militer berdurasi lima tahun yang akan berlaku hingga 2030.
Kesepakatan strategis tersebut diteken menyusul kunjungan pejabat keamanan senior Kremlin, Sergei Shoigu, ke Myanmar pada Senin lalu. Langkah ini dipandang analis sebagai upaya penting bagi junta Myanmar untuk mempertahankan kekuasaan di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah.
Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar diketahui sangat bergantung pada dukungan Rusia dan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Jet tempur buatan Rusia menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara junta dalam menghadapi kelompok-kelompok pemberontak.
Namun, penggunaan serangan udara tersebut kerap menuai kecaman internasional. Sejumlah pemantau konflik menilai operasi militer junta sering berdampak pada warga sipil dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
“Rusia mendukung penuh langkah kepemimpinan Myanmar dalam melindungi integritas teritorial serta memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar Shoigu, seperti dikutip kantor berita Rusia TASS, Selasa (3/2/2026).
Kedekatan hubungan Moskow dan Naypyidaw juga dipicu oleh posisi keduanya yang sama-sama berada di bawah tekanan Barat. Myanmar menghadapi sanksi luas pasca-kudeta, sementara Rusia semakin terisolasi sejak invasi ke Ukraina pada 2022.
Baca Juga : Pakistan Kerahkan Pasukan Besar Usai Serangan Separatis di Balochistan, 190 Tewas
Beberapa laporan pemantau konflik menyebut aliansi ini bersifat timbal balik. Selain menerima pasokan pesawat tempur, Myanmar disebut turut mengirimkan peralatan militer ke Rusia untuk mendukung operasi militer Moskow di Ukraina.
“Tekanan Barat terhadap Rusia dan Myanmar tidak akan berhenti. Anda dapat sepenuhnya mengandalkan bantuan komprehensif dari Moskow, termasuk di arena internasional,” tambah Shoigu.
Perpanjangan pakta militer ini terjadi tak lama setelah junta Myanmar menyelesaikan pemilu selama sebulan penuh yang diklaim sebagai langkah menuju transisi demokrasi. Namun, proses dan hasil pemilu tersebut menuai kritik tajam dari komunitas internasional.
Pemilu dinilai tidak inklusif karena tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dan partainya dilarang berpartisipasi. Selain itu, partai pro-militer Union Solidarity and Development Party (USDP) meraih kemenangan mutlak dengan menguasai lebih dari 80 persen kursi parlemen, sementara pemungutan suara tidak dapat dilakukan di wilayah luas yang dikuasai kelompok pemberontak.
Para analis memperingatkan bahwa pakta militer baru antara Myanmar dan Rusia berpotensi memperpanjang konflik internal. Faksi-faksi perlawanan menolak hasil pemilu yang dianggap tidak sah dan diperkirakan akan terus melanjutkan perlawanan bersenjata. *
Sumber :
AFP
