BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan kota yang tangguh menghadapi bencana berbasis air. Sebagai kota delta yang diapit Sungai Kapuas dan Sungai Landak, Pontianak memiliki karakter geografis unik sekaligus rentan terhadap genangan, terutama saat hujan ekstrem berbarengan dengan pasang sungai.
Dengan topografi datar dan elevasi rata-rata hanya 0,8 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut, sebagian besar wilayah kota berpotensi terdampak banjir. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah, berkurangnya lahan resapan akibat ekspansi permukiman, serta kombinasi curah hujan tinggi dan pasang sungai.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Pontianak, Eko Prihandono, menegaskan bahwa air merupakan bagian dari identitas kota yang harus dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi program Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE) di Hotel JS Luwansa, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, tantangan saat ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menjadikan air sebagai bagian dari sistem kota yang adaptif. Studi terbaru skenario bahaya banjir menunjukkan, tanpa intervensi serius, potensi banjir dengan kedalaman lebih dari 0,5 meter diproyeksikan meningkat hingga 17 persen dalam 50 tahun ke depan.
Sebagai respons, Pemkot melakukan pemeliharaan dan normalisasi drainase, pengoperasian pompa dan pintu air, serta interkoneksi saluran primer, sekunder, dan tersier. Saat ini, jaringan drainase di Pontianak telah mencapai lebih dari 604 ribu meter.
Baca Juga : KMP Jembatan Kapuas Kembali Beroperasi, Truk dan Kendaraan Besar Dibatasi
Selain infrastruktur teknis, pendekatan infrastruktur hijau turut diperkuat melalui perluasan ruang terbuka hijau, restorasi lahan basah dan gambut, serta pengembangan kawasan multifungsi yang mampu menampung air saat hujan besar. Upaya ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi.
Kolaborasi juga menjadi kunci. Pemerintah kota melibatkan akademisi, lembaga riset, komunitas, dan sektor swasta dalam penyusunan strategi ketahanan kota. Isu keberlanjutan telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk program 100 hari kerja kepala daerah yang memprioritaskan normalisasi saluran dan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga parit.
Pontianak yang dikenal sebagai “Kota Seribu Parit” memiliki sejarah panjang hidup berdampingan dengan air. Namun di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan tata ruang, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan partisipasi warga menjadi semakin penting.
“Ketangguhan kota bukan hanya soal membangun tanggul atau pompa, tetapi kolaborasi pemerintah dan warga dalam menjaga akses air, kesehatan, dan masa depan kota,” pungkas Eko.*
