BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan implementasi program Sapa UMKM, sistem digital satu pintu yang dirancang untuk memperkuat pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Dalam arahannya, Prabowo juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pedagang thrifting agar kebijakan penertiban barang bekas impor tidak mematikan usaha kecil.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar setiap langkah penindakan terhadap impor barang bekas disertai solusi nyata bagi pedagang yang terdampak. Pemerintah diminta menyiapkan substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh para pelaku usaha.
“Arahan dari Pak Presiden sangat jelas, penindakan terhadap barang bekas harus diimbangi dengan upaya pemberdayaan. Pemerintah wajib menyiapkan produk lokal sebagai pengganti agar pedagang tetap bisa berusaha,” ujar Maman di Jakarta.
Program ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menggeser fokus pasar dari barang impor ke produk buatan dalam negeri, memperkuat rantai pasok UMKM lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi kecil dan menengah.
Percepatan Digitalisasi Lewat Sapa UMKM
Selain isu barang bekas, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan UMKM agar lebih efisien dan mudah diakses. Melalui sistem Sapa UMKM (Satu Pusat Akses UMKM), seluruh layanan seperti perizinan, pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar akan diintegrasikan secara digital.
“Dengan 57 juta pelaku UMKM, pelayanan tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional. Harus berbasis teknologi agar perlindungan dan pemberdayaan bisa lebih cepat dan merata,” jelas Maman.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi platform nasional yang menyatukan data dan layanan lintas kementerian, sehingga pelaku UMKM cukup menggunakan satu akun untuk mengakses seluruh fasilitas pemerintah.
Baca Juga : Kemkomdigi Dorong Ketahanan Pangan Lewat Program Tani Digital Berbasis IoT dan AI
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan perizinan dan sertifikasi. Proses seperti sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga SNI akan dipercepat dan disederhanakan.
Selain itu, program penghapusan piutang UMKM juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Dari data awal, sekitar 67 ribu UMKM telah teridentifikasi berpotensi menerima manfaat program ini, dengan estimasi total mencapai hingga 1 juta pelaku usaha mikro dan kecil.
“Presiden ingin memastikan bahwa UMKM kita tidak terbebani utang macet dan bisa tumbuh kembali dengan sehat,” kata Maman menambahkan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital di era pemerintahan Prabowo Subianto. *
Sumber :
BPMI Setpres
