BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sinergi dalam menyusun program pembangunan tahun 2027. Kolaborasi ini difokuskan pada skala prioritas agar pembangunan tetap efektif di tengah keterbatasan anggaran.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kubu Raya 2027 yang digelar di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (2/4/2026).
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal. Ia menyebut, kondisi fiskal saat ini menuntut kebijakan yang lebih selektif dan berbasis prioritas.
Menurutnya, bantuan keuangan dari provinsi tidak bisa diberikan secara merata setiap tahun, melainkan dilakukan bergilir sesuai kebutuhan daerah. Tahun sebelumnya, anggaran sekitar Rp10 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sungai Kakap, sementara tahun ini difokuskan ke wilayah lain.
Harisson juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada APBD. Ia menilai daerah perlu lebih aktif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan anggaran tambahan.
Baca Juga : Musrenbang Pontianak 2027, Harisson Tekankan Efisiensi Birokrasi
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalbar turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dinilai berhasil membangun komunikasi strategis dengan DPR RI dan kementerian. Upaya tersebut menghasilkan dukungan dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan jalan daerah.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran pembangunan. Ia menyebut Kubu Raya sebagai daerah penyangga Pontianak yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, sehingga membutuhkan perhatian yang proporsional.
“Kami tidak meminta lebih, hanya ingin sesuai porsi. Adil itu tidak harus sama rata, tetapi sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Selain isu anggaran, Harisson juga menyoroti fenomena tingginya angka pengangguran di daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi seperti Pontianak. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan tenaga kerja memilih pekerjaan formal dibanding sektor informal.
Baca Juga : Sekda Harisson Dorong ASN Kuasai Policy Brief untuk Keputusan Cepat
Di sisi lain, Pemprov Kalbar akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN mulai pekan depan. Sebanyak 75 persen pegawai akan bekerja dari rumah, sementara 25 persen tetap bertugas di kantor untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif di lingkungan pemerintahan.
Dengan sinergi yang diperkuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, program pembangunan 2027 diharapkan lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.*
