BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp6,21 triliun dalam R-APBD Perubahan Kalbar 2026. Anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Senin (7/9/2026).
Penyesuaian anggaran dilakukan untuk merespons kebutuhan mendesak di lapangan, terutama dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan penanganan bencana lingkungan. Di sisi lain, Pemprov Kalbar tetap menjaga kesinambungan pembangunan serta kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Porprov XIV Kalbar 2026 Siap Digelar, Logo dan Maskot Diperkenalkan
Dalam R-APBD Perubahan Kalbar 2026, Pemprov Kalbar menyesuaikan target pendapatan dan pembiayaan seiring dengan perubahan alokasi belanja daerah.
Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,76 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp6,21 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan, Pemprov Kalbar mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) teraudit BPK RI sebesar Rp497,48 miliar.
Penyesuaian postur anggaran tersebut diarahkan agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan prioritas sekaligus mempertahankan keberlanjutan program pembangunan daerah.
Baca Juga : Puncak Karhutla Kalbar, Perusahaan Sawit Diminta Pastikan Konsesi Bebas Api
Ria Norsan menegaskan, APBD Perubahan Kalbar 2026 tetap diarahkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Pemerintah juga memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana lingkungan, termasuk karhutla yang dihadapi Kalimantan Barat.
“Fokus utama tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan yang sedang dihadapi,” ujar Ria Norsan, Senin (7/9/2026).
Menurut Ria Norsan, penguatan penanganan bencana lingkungan menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Kalimantan Barat.
Selanjutnya, R-APBD Perubahan Kalbar 2026 akan dibahas bersama alat kelengkapan DPRD Kalbar. Pemprov Kalbar berharap proses pembahasan berlangsung konstruktif dan akuntabel sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.*
