BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital dituntut untuk bekerja lebih cepat, adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengajak seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan agar mampu mengikuti dinamika birokrasi modern.
Pesan itu disampaikan Harisson saat membuka Pelatihan Dasar Satpol PP dan Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Senin (22/6/2026).
Menurut Harisson, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan di HUT Maju Tresno: Budaya Adalah Tuntunan, Bukan Sekadar Tontonan
Dalam arahannya, Harisson secara khusus menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah. Ia menilai pendekatan yang terlalu kaku dan represif sudah saatnya ditinggalkan.
Sebaliknya, Satpol PP diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan edukatif ketika berinteraksi dengan masyarakat.
“ASN zaman sekarang tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan karakter yang kuat. Untuk Satpol PP, saya berharap pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif lebih dikedepankan saat bertugas di tengah masyarakat,” ujar Harisson.
Menurutnya, kehadiran Satpol PP seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penegak aturan, tetapi juga representasi pemerintah yang mampu membangun komunikasi dan kepercayaan publik.
Selain pelatihan bagi Satpol PP, workshop penilaian tingkat kematangan perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Kegiatan ini bertujuan mengukur efektivitas, inovasi, serta tingkat kemandirian setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Harisson menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat. Karena itu, sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit harus segera dibenahi.
Ia menekankan pentingnya tiga karakter utama dalam birokrasi modern, yakni lincah, responsif, dan inovatif.
Birokrasi yang lincah dinilai mampu memangkas proses administratif yang tidak efisien. Sementara sikap responsif dibutuhkan agar pemerintah cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Di sisi lain, inovasi juga menjadi kunci, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan publik.
“Masyarakat membutuhkan birokrasi yang lincah, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman,” tegasnya.
Baca Juga : Harganas 2026, Sekda Harisson Tekankan Pentingnya Ketahanan Keluarga
Harisson menilai pelatihan dan workshop yang digelar Pemprov Kalbar merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun pemerintahan yang kuat dan modern.
Dengan menyiapkan aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas tinggi, Kalimantan Barat diyakini mampu berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berharap peningkatan kapasitas ASN yang dimulai dari ruang pelatihan dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya birokrasi yang semakin efektif, adaptif, dan berdaya saing.*
