Sudaryono Resmi Pimpin BGN, Prioritaskan Transparansi Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Usai dilantik, Sudaryono langsung menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital.

Menurut Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang harus dikelola secara profesional. Karena itu, pembenahan sistem pengawasan dan administrasi menjadi langkah awal yang akan segera dilakukan.

Sudaryono mengatakan seluruh proses dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus berjalan secara terbuka sehingga setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dapat dipantau dengan baik.

Ia juga menegaskan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola program untuk menciptakan pencatatan yang lebih rapi dan memudahkan proses pengawasan.

“Saya sebagai kepala akan bekerja keras membenahi yang harus diperbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Dari yang manual, kita dorong secara digital agar ada record-nya,” kata Sudaryono usai pelantikan.

Baca Juga : Prabowo Resmi Tunjuk Sudaryono Pimpin BGN, Gantikan Nanik S. Deyang

Sudaryono mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola BGN berasal dari uang rakyat. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang paling membutuhkan, meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia (lansia).

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pelaksanaan program tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar diyakini akan membuka pasar bagi hasil produksi petani, peternak, dan nelayan di berbagai wilayah Indonesia sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Baca Juga : Ingin Melepas Status WNI? Kini Ada Tarif Resmi Rp5 Juta

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BGN, Sudaryono menegaskan seluruh proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan terbuka.

Ia menolak adanya pembahasan ataupun kesepakatan yang dilakukan di luar prosedur karena dinilai berpotensi membuka ruang penyimpangan.

Sudaryono juga menegaskan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyalahgunaan anggaran negara.

“Doakan kami untuk bisa amanah. Zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, maupun copet-copetan dana rakyat,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.*

Izin 6 Perusahaan Dibekukan, Kemenhut Tegas Tangani Karhutla

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan...

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Tengah. (Foto: Setpres RI)

Indonesia-Malaysia Sepakat Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Indonesia dan Malaysia sepakat...

Menteri Komunikasi Indonesia dan Malaysia membahas perlindungan anak di ruang digital dalam Bali Tech Week 2026. (Foto: Komdigi)

BNPT Dorong Guru Jadi Benteng Pertama Cegah Paham Kekerasan di Ruang Digital

BERIKABARNEWS l MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Guru dan peserta mengikuti pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang digelar BNPT dan FKPT Sumatera Utara di Medan.

Karhutla Belum Usai, Menko Polkam Bahas Situasi Papua

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan...

Menko Polkam Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas karhutla, situasi Papua, dan ekonomi di Jakarta. (Foto: instagram.com/polkamri)

Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Karhutla, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan...

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang konsesi terkait karhutla, dengan sembilan perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Barat. (Dok. Kemenhut)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Suap Dana Siap Pakai BNPB

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas batangan, tabungan emas, dan aset kripto. (Foto: KPK)

berita terkini